oleh

Qatar Akan Tuntut Kompensasi Ganti Rugi akibat Blokade

PENANEGERI, Desk Internasional – Qatar telah mengumumkan pembentukan sebuah komite untuk mengupayakan kompensasi miliaran dolar untuk ganti rugi kerusakan akibat dari blokade yang diberlakukan oleh Arab Saudi dan sekutu-sekutunya dalam krisis Teluk.

Jaksa Agung Qatar, Ali bin Fetais Al-Marri, mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu (9/7) di ibukota Doha bahwa Komite Klaim Kompensasi akan menangani klaim yang dibuat oleh perusahaan swasta, termasuk perusahaan besar seperti Qatar Airways, institusi publik dan perorangan.

Hal ini karena blokade Saudi Cs di Qatar telah menyebabkan kerugian di sektor bisnis multi-miliar dolar, maka inisiatif untuk menuntut kompensasi ini bertujuan untuk mendapatkan kompensasi bagi perusahaa, institusi publik dan individu yang dirugikan oleh tindakan blokade sepihak serta isolasi total terhadap Qatar dari Arba, saudi, bahrain, UEA dan Mesir sebagai para negara tetangga terdekat Qatar itu.

Dia juga mengatakan bahwa badan tersebut akan menggunakan mekanisme domestik dan internasional untuk mendapatkan kompensasi, dan akan menyewa kantor hukum luar negeri untuk menangani klaimnya.

“Anda memiliki orang-orang yang menderita kerugian, pengusaha yang mengalami kerusakan, bank yang mengalami kerusakan. Akibat blokade ini,” kata Al-Marri.

“Dan orang-orang yang memaksa kerusakan ini terjadi harus membayar kompensasi untuk mereka,” tambahnya.

Anggota komite yang baru terbentuk termasuk menteri keadilan Qatar dan menteri luar negeri.

Al-Marri mengatakan bahwa keputusan untuk mengajukan kompensasi atas kerusakan tidak terkait dengan negosiasi saat ini antara Qatar dan negara-negara yang memblokade.

“Perbedaan antara politik dan hukum adalah bahwa dalam hukum ada kontinuitas, tidak seperti politik, yang bisa dihentikan oleh kondisi tertentu,” katanya.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni dan memberlakukan blokade serta isolasi total  darat, udara dan laut di negara tersebut.

Mereka juga memerintahkan warga Qatar untuk meninggalkan wilayah mereka dan mengambil berbagai langkah terhadap perusahaan dan lembaga keuangan Qatar.

Pada 22 Juni 2017, Arab Saudi Cs mengeluarkan 13 butir daftar tuntutan, termasuk penutupan Al Jazeera, sebagai prasyarat untuk mencabut sanksi tersebut.

Doha menolak tuntutan tersebut dan kuartet tersebut sekarang menganggap daftar tersebut “batal demi hukum”.

Namun negara Teluk Kuwait masih berusaha menengahi perselisihan tersebut.

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson, telah bertemu dengan pejabat senior blok pimpinan Saudi pada hari Jum’at, serta mengunjungi menteri luar negeri Kuwait dan Emir Qatar sevara terpusah di negara mereka pada hari Sabtu, guna mengupayakan solusi krisis teluk. (*).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *