oleh

Rakhine Mencekam, Milisi Rohingya dan Tentara Myanmar Bentrok

PENANEGERI, Desk Internasional- Bentrokan mematikan meletus di negara bagian Rakhine yang bergejolak di Myanmar. Pemerintah Myanmar mengatakan pemberontak Rohingya dan tentara Myanmar tewas saat kelompok milisi Rohingya melancarkan serangan.

Ketegangan telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir di wilayah Rakhine seiring militer Myanmar menempatkan ratusan tentaranya ke desa-desa terpencil di Rakhine yang dihuni minoritas etnis Rohingya.

Sedikitnya 59 orang kaum Rohingya dan 12 anggota pasukan keamanan Myanmar dilaporkan tewas di negara bagian Rakhine, setelah sebuah kelompok pemberontak melancarkan serangan menjelang subuh di kantor polisi dan mencoba masuk ke sebuah pangkalan militer.

Kantor pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengumumkan pernyataan pada hari Jumat (25/8), mengklaim bahwa yang tewas dari pihak Rohingya adalah milisi.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa sekitar 150 milisi menggelar serangan terkoordinasi sekitar pukul 01:00 di kota Maungdaw Utara.

Bentrokan tersebut terjadi beberapa jam setelah sebuah tim panel yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan mendesak Myanmar untuk mencabut pembatasan pergerakan dan kewarganegaraan bagi Rohingya, minoritas Muslim yang teraniaya.

Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) mengaku bertanggung jawab atas serangan dalam sebuah posting Twitternya, namun tidak menyebutkan angka korban atau jumlah milisi.

ARSA, menuduh pasukan Myanmar melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, mengatakan pada hari Jumat (25/8) bahwa pihaknya “melakukan tindakan defensif” di lebih dari 25 lokasi yang berbeda.

Kota Rathetaung di Rakhine utara telah berada di bawah “blokade selama lebih dari dua minggu yang membuat orang-orang Rohingya meninggal dunia,” katanya.

“Ketika mereka mempersiapkan diri untuk melakukan hal yang sama di Maungdaw … kita harus segera melangkah untuk mengusir pasukan penjajah Burma,” cetus pernyataan ARSA seperti dikutip kantor berita Al Jazeera.

Kelompok tersebut memperingatkan lebih banyak serangan yang akan datang.

Kantor pemimpin Myanmar  Suu Kyi mengatakan “gerilyawan pemberontak Bengali menyerang sebuah kantor polisi di wilayah Maungdaw di negara bagian Rakhine utara dengan bom buatan tangan dan melakukan serangan terkoordinasi terhadap beberapa pos polisi”.

Para milisi  tersebut telah menangkap senjata dari polisi, kata kantor pemimpin Myanmar, Suu Kyi.

Menggunakan istilah “Bengali” menunjukkan bahwa kaum Rohingya, adalah imigran dari Bangladesh.

PBB telah menyatakan keprihatinannya atas kekerasan yang terjadi pada hari Jumat (25/8), dan mendesak “semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan, melindungi warga sipil dan memulihkan ketertiban”.

Bentrokan tersebut menandai eskalasi konflik yang terjadi di Rakhine sejak Oktober tahun lalu, ketika kejadian serupa mendorong sebuah operasi militer besar-besaran yang menyebabkan lebih dari 80.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Kaum Rohingya ditolak kewarganegaraan di Myanmar dan diklasifikasikan sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meskipun kaum Rohingya mengklaim bahwa akar mereka adalah di wilayah itu sejak berabad-abad silam.

Terdapat sekitar 1,1 juta kaum etnis Rohingya di Myanmar.

Perlakuan buruk terhadap etnis Rohingya, yang sering digambarkan sebagai minoritas teraniaya di dunia, telah muncul sebagai isu hak asasi manusia Myanmar yang paling diperdebatkan.

PBB yakin bahwa pasukan keamanan Myanmar telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Rohingya. Pihak militer menolak tuduhan tersebut.

Komisi Rakhine Annan mengatakan bahwa pemerintah Suu Kyi harus menanggapi krisis tersebut dengan cara yang “dikalibrasi” tanpa kekuatan yang berlebihan.

Ini memperingatkan adanya radikalisasi di kedua belah pihak jika masalah tidak ditangani dengan cepat, menasihati Myanmar untuk menangani “masalah yang legal” dari Rohingya.

Komisi tersebut dibentuk tahun lalu atas permintaan Suu Kyi, dan pemerintahnya sebelumnya telah berjanji untuk mematuhi temuannya.

Kantor Berita Al jkazeera menyatakan bahwa para wartawan dan pengamat Internasional dilarang untuk akses masuk ke  wilayah Rakhine utara, dan pemerintah Myanmar telah menolak masuknya misi PBB untuk menyelidiki adanya pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Rakhine yang kini bergejolak. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *