oleh

Reaksi Korut atas Sanksi yang Diberikan DK PBB

PENANEGERI, Desk Internasional – Pada hari Rabu (12/9), Korea Utara menyebut sanksi baru DK (Dewan Keamanan) PBB yang dijatuhkan pada negaranya sebagai “provokasi kejam yang ditujukan untuk mencabut DPRK dari haknya yang sah untuk membela diri dan benar-benar mencekik negara dan rakyatnya melalui blokade ekonomi skala penuh,” menurut sebuah pernyataan dari Kantor berita Korea Central News Agency (KCNA) Korut.

DPRK adalah Democratic People Republik of Korea (Republik Rakyat Demokratik Korea) sebagai nama resmi Korea Utara.

Sanksi baru yang dijatuhkan pada Korut oleh DK PBB pada Senin (10/9) adalah resolusi kesembilan yang disepakati dengan suara bulat oleh 15 anggota DK PBB, akibat adanya uji coba rudal balistik Korea Utara dan program nuklirnya.

Sanksi ini merupakan tanggapan atas uji coba nuklir keenam sekaligus merupakan uji coba nuklir terbesar milik Korut pada tanggal 3 September lalu, yang dikatakan sebagai bom hidrogen tingkat lanjut.

Korea Utara juga mengatakan bahwa AS akan “menderita rasa sakit terbesar” atas perannya dalam pengenaan sanksi terakhir terhadap negara tersebut.

Komentar Korut ini muncul setelah DK PBB dengan suara bulat telah menetapkan sebuah rancangan resolusi yang memberi sanksi baru terhadap Korea Utara.

“Tindakan yang akan datang … akan membuat AS menderita rasa sakit terbesar yang pernah dialami dalam sejarahnya,” kata Han Tae Song, duta besar Korea Utara untuk PBB, pada hari Selasa (12/9).

Resolusi tersebut adalah melarang Korea Utara mengimpor semua cairan dan kondensat gas alam, serta melarang semua ekspor tekstil dan melarang semua negara untuk mengizinkan izin kerja bagi para pekerja Korea Utara.

Dubes Han menolak resolusi sanksi tersebut sebagai “ilegal dan tidak sah” dan mengatakan bahwa AS “memanas-manasi konfrontasi politik, ekonomi, dan militer”.

Korea Utara “siap menggunakan bentuk sarana utama”, kata Han.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa (12/9) bahwa sanksi terbaru PBB untuk Korea Utara hanyalah sebuah langkah yang sangat kecil dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang harus terjadi dalam menghadapi program nuklir negara tersebut.

“Kami pikir ini hanya langkah kecil lainnya, bukan masalah besar,” kata Trump pada awal pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

“Saya tidak tahu apakah itu memiliki dampak, tapi tentu bagus untuk mendapatkan suara 15 banding tidak ada (nol), tapi sanksi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi,” ujarnya.

Presiden Trump telah berjanji untuk tidak membiarkan Korea Utara mengembangkan rudal nuklir yang mampu menyerang AS.

Usulan awal AS tersebut mencakup sebuah pembekuan aset terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan larangan untuk negara-negara lain yang menjual minyak ke pemerintahan Korut.

Di tengah sanksi atas Korut, negara Cihna mendorong adanya solusi diplomatik.

Kantor berita China Xinhua mengatakan dalam sebuah komentar bahwa pemerintahan Trump melakukan kesalahan dengan menolak keterlibatan diplomatik dengan Korea Utara.

“AS perlu beralih dari isolasi ke komunikasi untuk mengakhiri ‘lingkaran tak berujung’ di Semenanjung Korea, di mana uji coba rudal dan nuklir akan memicu sanksi yang lebih keras dan sanksi yang lebih berat mengundang pengujian lebih lanjut, ” ulas Kantor Berita Xinhua.

Liu Jieyi, Duta Besar China untuk PBB, meminta Korea Utara untuk “menganggap serius harapan dan kehendak masyarakat internasional” untuk menghentikan pengembangan rudal nuklir dan balistiknya, dan meminta semua pihak untuk tetap “berkepala dingin” dan menghentikan ketegangan.

Dubes Liu mengatakan bahwa semua pihak ┬áharus melanjutkan perundingan “lebih cepat daripada nanti.”

Untuk memulai perundingan, China dan Rusia telah mengusulkan penghentian sementara uji coba rudal nuklir dan balistik Korea Utara, serta mengusulkan penghentian latihan militer AS dan Korea Selatan. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *