oleh

Registrasi SIM Card harus Sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) Mulai 31 Oktober 2017

PENANEGERI, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengumumkan adanya aturan registrasi SIM Card nomor pelanggan yang harus divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK)  mulai 31 Oktober 2017 mendatang.

Aturan ini berlaku baik untuk calon pelanggan maupun pelanggan lama yang harus melakukan validasi data berdasarkan  Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Aturan regsitrasi ini sesuai dalam Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang terakhir telah diubah dengan Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017.

Dalam proses registrasi, Kemkominfo berkoordinasi dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Ditjen Dukcapil, dan para penyelenggara jasa telekomunikasi.

Maka mulai tanggal 31 Oktober 2017 nanti, semua kartu subscriber identification module (SIM card) harus teregistrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi, nomor telepon seluler (ponsel) tidak bisa digunakan lagi.

Aturan baru tersebut diumumkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Rabu (11/10).

Maka mulai 31 Oktober 2017 nanti, semua nomor baru bisa digunakan jika telah melakukan registrasi. Nomor lama pun diminta registrasi ulang.

Diberi tenggat sampai 28 Februari 208. Jika sampai deadline itu tidak melakukan pendaftaran, nomor akan diblokir.

“Dengan ketentuan ini, semua nomor akan diketahui identitas pelanggannya. Itu sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan nomor,” kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza, (11/10).

Proses registrasi meliputi verifikasi atau penyesuaian data oleh petugas penyelenggara jasa telekomunikasi, kemudian divalidasi ke database Ditjen Dukcapil dan aktivasi nomor pelanggan.

Proses registrasi tidak sulit. Caranya, kirim SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK#, sedangkan pelanggan lama menggunakan format ULANG# NIK# NomorKK#.

Registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan calon pelanggan baru dan pelanggan lama prabayar tervalidasi.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza menjelaskan, satu NIK bisa digunakan untuk registrasi beberapa nomor SIM card. Artinya, pelanggan yang suka gonta-ganti SIM card tetap bisa melakukannya.

Beberapa operator seluler di Indonesia memang menawarkan promo untuk pelanggan baru. Hal itu mengakibatkan banyak SIM card yang tidak dipakai lagi ketika promo sudah habis. Biasanya promo untuk pelanggan baru itu berupa paket data murah.

Untuk registrasi mandiri melalui SMS, satu NIK maksimal bisa mendaftarkan tiga nomor SIM card satu operator. “Untuk nomor SIM card berikutnya, bisa dilakukan ke counter atau gerai operator,” terang Iza.

Maka semua yang telah memiliki NIK bisa melakukan registrasi. Tidak ada batasan usia. Anak-anak di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP pun bisa melakukan registrasi sendiri dengan NIK di kartu identitas anak (KIA) dan KK. “Bisa seperti itu karena kan sudah memiliki NIK dan KK,” jelas Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza.

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi Kresna menambahkan, ketentuan itu diterapkan karena validasi yang berjalan selama ini masih sangat minim. “Orang hanya mendaftarkan nama, alamat, dan pekerjaan tanpa kita tahu itu data benar apa tidak. Dengan sistem baru ini, data yang didaftarkan akan dikroscek di dukcapil. Semuanya real time. Jadi, prosesnya juga cepat,” jelasnya.

Minimnya validasi pemilik kartu pada sistem yang lama, lanjut Ketut, memicu banyak masalah. Misalnya, penipuan lewat layanan pesan singkat sampai pembuatan akun hoax di media sosial (medsos). SIM card yang identitas pemiliknya tidak terverifikasi juga bisa digunakan untuk aksi terorisme. Aturan baru itu diharapkan bisa mempersempit gerak orang-orang yang memiliki niat buruk dengan menggunakan ponsel.

Proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan dan pelanggan prabayar telah divalidasi. Tapi, jika data yang dimasukkan tidak dapat tervalidasi meski datanya telah benar maka pelanggan bisa mengisi Surat Pernyataan. Setelah divalidasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat satu kali 24 jam.

Operator telekomunikasi wajib menyelesaikan registrasi ulang pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi paling lambat tanggal 28 Februari 2018. Kemkominfo mewajibkan operator untuk menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap tiga bulan kepada BRTI selama jangka waktu registrasi ulang.

Maka harap diingat bahwa mulai tanggal 31 Oktober 2017 nanti, semua kartu sub­scriber identification module (SIM card) harus teregistrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK). Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi, nomor telepon seluler (ponsel) tidak bisa digunakan lagi.

Untuk calon pelanggan yang tidak registrasi, maka ia tidak bisa mengaktifkan kartunya, sedangkan pelanggan lama yang tidak melakukan registrasi ulang maka nomornya diblokir secara bertahap. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar