oleh

Remigo Yolando Berutu Bupati Pakpak Bharat yang kena OTT KPK Miliki Harta Rp 54 Miliar

PENANEGERI, Jakarta – Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu MBA, terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Terakhir kali melapor pada 2016, Remigo memiliki harta Rp 54 miliar.

Berdasarkan laporan harta Remigo dari situs LHKPN KPK di laman situs https://acch.kpk.go.id, Minggu (18/11/2018), Remigo Yolando Berutu, MBA terakhir melapor pada 23 Maret 2016. Dari laporan tersebut total harta Remigo sebesar Rp 54.477.973.711.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, melalui operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan diduga terkait proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat.

Berdasarkan data Laporan Harya Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) yang diakses Pena Negeri.Com, pada hari Minggu (18/10), di laman https://acch.kpk.go.id/pengumuman-lhkpn/berkas/index/B9999UupL/remigo_yolando_berutu, harta Remigo mencapai Rp 54.477.973.711 atau Rp 54,4 miliar.

Remigo tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 23 Maret 2016 sebagai Bupati Petahana Pakpak Bharat.

Ketua DPC Partai Demokrat itu tercatat memiliki harta tak bergerak yang nilainya mencapai Rp 52 miliar. Harta itu berupa 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Kota Medan, Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, serta di Kabupaten Pakpak Bharat.

Sementara untuk harta bergerak, Remigo mempunyai mobil merek Hyundai tahun 2013 yang nilainya Rp 350 juta. Dia juga memiliki simpanan logam mulia senilai Rp 420 juta serta benda bergerak lainnya sejumlah Rp 85 juta.

Selain itu, Remigo juga punya enam surat berharga sejumlah Rp 1 miliar serta giro dan setara kas lainnya yang nilainya Rp 173 juta. Remigo tercatat tidak punya hutang maupun piutang.

Harta kekayaan Remigo tersebut bertambah sekitar Rp 2 miliar dalam kurun waktu setahun. Sebab, berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 15 Juli 2019, Bupati Remigo tercatat mempunyai harta sebesar Rp 52 miliar dan USD 52.000.

Selain Remigo, tim KPK juga menangkap lima orang lainnya yang terdiri dari unsur kepala dinas, PNS, dan pihak swasta. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Pakpak Bharat dan lima orang lainnya

“Hasil secara lengkap akan kami sampaikan melalui konferensi pers sore atau malam nanti,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Minggu (18/11).

Remigo ditangkap di Medan. KPK menyebut penangkapan Remigo terkait dugaan suap proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat. (*)

Komentar

Berita Terbaru