oleh

Sejumlah LSM Sorot Pemerintah Aceh Soal Minimnya Bantuan Untuk Korban Konflik

-Aceh-349 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyorot pemerintah Aceh soal minimnya bantuan yang direalisasikan untuk para korban konflik, eks GAM,Tahanan Politik (Tapol) dan Narapidana Politik (Napol) melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Mereka menyayangkan banyaknya korban konflik, eks GAM, Tapol dan Napol di Aceh yang sama sekali belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Semestinya, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup melalui BRA.

“Berdasarkan laporan tertulis di lembaga kita ada sekitar 28 ribu korban konflik beragam kategori yang belum memperoleh bantuan dan semua data itu telah kami serahkan kepada gubernur Aceh, DPRA dan BRA pada acara audiensi beberapa waktu lalu,” ungkap Ketua LSM Acheh Future Razali Yusuf di Aceh Utara, Sabtu (30/11).

Dirrinya berharap pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk memenuhi hak-hak korban konflik yang belum tersalurkan sesuai dengan yang tertera dalam nota kesepahaman antara pemerintah RI dengan GAM 14 tahun silam di Helsinki.

“Bila tidak, BRA lebih baik dibubarkan saja agar korban konflik tidak lagi menaruh harapan. Pemerintah harus berpikir soal ini dan bila nantinya mengalokasikan anggaran, pemerintah juga harus merampingkan tenaga-tenaga kerja di BRA agar bekerja maksimal,” jelasnya.

Baca Juga  Polsek Juli Bireuen Amankan Kayu Gelondongan Ilegal Ditepi Sungai

Hal senada juga disampaikan Ketua LSM Gerakan Rakyat Membangun (GRAM) Muhammad Azhar. Pihaknya meminta pemerintah tidak hanya fokus menggenjot pembangunan, tetapi harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat khususnya korban konflik.

“Pemerintah seharusnya fokus terhadap kesejahteraan masyarakat, kemudian baru fokus menggenjot pembangunan. Untuk apa pembangunan terus meningkat, sementara rakyatnya masih belum sejahtera. Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah,” ucapnya di Lhokseumawe.

Evaluasi Kinerja BRA

Di sisi lain, Pemerhati Sosial Aceh Hery Tanjong kepada Penanegeri.com, Sabtu (30/11) menyampaikan, pihaknya berharap kepada pemerintah Aceh untuk memanggil dan mengevaluasi kinerja BRA selama ini.

“Saya mendapat laporan dari masyarakat tentang tidak berimbangnya penerima manfaat dari bantuan yang diberikan. Kami menduga ada pendataan yang belum selesai atau ada penumpang gelap. Jika dilihat dari estimasi waktu, fungsi BRA di Aceh pasca damai masih di bawah rata rata,” sebutnya.

Hery berharap BRA ke depan lebih selektif, serius dan menyempurnakan fungsi dan azaz manfaatnya bagi masyarakat.

“Mari selesaikan amanah ini dengan transparan dan akuntable. Sangatlah miris jika hari ini masih ada korban perang yang belum menempati rumah layak huni atau bantuan modal usaha yang belum diterima. Damai yang sesungguhnya jangan terpancang pada lingkaran elit atau karena punya orang dalam,” tegas Hery Tanjong.

Komentar

Berita Terbaru