oleh

Sejumlah Proyek DOKA di Langsa Tuai Masalah

-Aceh-712 views

PENANEGERI, Langsa – Sejumlah proyek di Kota Langsa yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018 menuai masalah dan diprediksikan tidak akan selesai pada waktunya.

Hal ini diketahui saat Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE, meninjau sejumlah proyek yang bersumber dari DOKA Tahun 2018 di Kota Langsa, Senin (19/11).

Dalam sidak tersebut, Walikota Langsa yang didampingi Plt Kepala Bappeda Langsa, Muhammad Darpian, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakot Langsa, Muharram, ST, Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR setempat, Maulizar, ST, dan Kasubag Publikasi dan Media pada Humas Pemko Langsa, Muzamil, S.STP, MSP sempat berang, karena hampir disemua proyek yang sedang dikerjakan tidak ada Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), rekanan serta pengawas.

Seperti, saat meninjau proyek pembangunan pengembangan destinasi pariwisata manggrove Kuala Langsa Kota Langsa yang bersumber dari Otsus kabupaten/kota, dengan nilai kontrak Rp 5.767.140.000.

“Coba lihat ini, saat kita mengecek ke lokasi, tidak ada satupun pihak terkait. Jika kita melihat pekerjaannya maka tidak akan selesai tepat waktu dan seharusnya, proyek ini bisa dinikmati pada tahun 2019,” sebutnya.

Baca Juga  Gas Elpiji 3 Kg Langka, Walikota Langsa Perintahkan Tim BBM dan Gas Cek ke Pangkalan

Padahal, kata Toke Suum panggilan akrab Usman Abdullah, proyek ini menjadi skala prioritas bagi Pemko Langsa. Tapi, dengan kondisi seperti ini, sama halnya Pemerintah Aceh menghambat pembangunan di Kota Langsa.

Kemudian, orang nomor satu di Kota Langsa itu melanjutkan sidak ke lokasi pembangunan Runway Air Strip di Kawasan Industri Kota Langsa yang bersumber dari Otsus Aceh, dengan nilai kontrak Rp 8.536.000.000. Tak lama kemudian, Walikota dan rombongan menuju ke Dinas Pendidikan untuk meninjau proyek pembangunan gedung serba guna/aula yang bersumber dari Otsus kabupaten/kota, dengan nilai kontrak Rp 1.349.000.000.

Setibanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Walikota didampingi Kabid Pembinaan SD, Dra. Suhartini, M.Pd, melihat-lihat kondisi pembangunan gedung serba guna tersebut.

“Saya prihatin dengan kondisi bangunan ini, dan lagi dilokasi proyek ini tidak ada satupun pihak-pihak terkait yang bisa untuk kita tanya, terkait pekerjaan proyek ini,” ucapnya dengan nada kesal.

Selanjutnya, Walikota Langsa menuju ke lokasi pembangunan saluran Lueng Raja di Jalan TM Bahrum, yang dananya bersumber dari APBA tahun 2018, dengan nilai kontrak sekitar Rp 4,3 miliar.

Baca Juga  Pemko Langsa Gelar Sosialisasi Perjanjian APIP dengan APH
Tinjau Proyek Doka 2018
(Penanegeri/M Rizal) : Walikota Langsa, Usman Abdullah, SEsaat meninjau pembangunan pengembangan destinasi wisata pariwisata hutan wisata Kota Langsa, Senin (19/11).

Tak lama kemudian, Walikota menujuu Puskesmas Langsa Barat. Dilokasi itu, Toke Suum meninjau proyek pembangunan gudang farmasi dan gudang Puskesmas Langsa Barat serta pembangunan ruang laundry dan dapur, yang bersumber dari DOKA tahun 2018, dengan nilai kontrak Rp 460.820.000.

Pada kesempatan itu, Walikota mendapat keluhan dari rekanan, bahwa keterlambatan pekerjaan tersebut disebabkan Dinas Kesehatan Aceh lambat menetapkan lokasi.

“Setelah kontrak diteken, Dinas terkait belum menentukan lokasi,” sebut pihak rekanan.

Menanggapi hal tersebut, Walikota meminta kepada pihak rekanan untuk terus memacu pekerjaannya, sehingga bisa siap pada waktunya.

Selanjutbya, Walikota meninjau proyek pembangunan Pustu Timbang Langsa, yang dananya bersumber dari DOKA Tahun 2018, dengan nilai kontrak Rp 1.373.370.000. Lalu, rombongan melanjutkan ke Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Langsa untuk meninjau proyek pembangunan pengembangan destinasi pariwisata hutan wisata Kota Langsa, yang bersumber dari DOKA tahun 2018, dengan nilai kontrak sekitar Rp 6 miliar.

Disela-sela meninjau proyek tersebut, Walikota Langsa kembali berang, setelah mendengar ada dua pekerjaan yang hilang yakni pembangunan rumah Aceh dan Dapur Aceh.

Baca Juga  Pemko Langsa Raih Kota Peduli HAM

“Saya minta penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait dua pekerjaan yang hilang tersebut. Apalagi, Pemerintah Aceh tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Kota Langa,” tegasnya.

Sambungnya, bangunan ini nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Langsa dan dinikmati oleh masyarakat, tapi jika seperti ini kondisinya, maka tidak ada manfaatnya.

“Inilah boboroknya dan mekanisme tender yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru