oleh

Seluruh Fraksi DPRK Aceh Tamiang Belum Setujui Raqan 2016

-Pena Berita-42 views

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang (Atam) belum menyetujui laporan Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2016, dalam Rapat Paripurna ke 5 bertempat di ruang Sidang Utama Gedung DPRK setempat, Senin (31/7).

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus pembacaan keputusan DPRK Aceh Tamiang tentang persetujuan Raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2016 itu dipimpin Wakil Ketua I DPRK Aceh Tamiang, Juanda, SIP yang didampingi Ketua DPRK Fadlon dan dihadiri Bupati H Hamdan Sati, ST serta seluruh SKPK dilingkungan pemkab Aceh Tamiang.

Pendapat akhir Fraksi Partai Aceh yang dibacakan oleh Mustaqim meminta kepada pimpinan sidang untuk menunda penanda tanganan bersama terhadap Raqan Pertanggungjawaban APBK 2016, dikarenakan saat rapat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) ada sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang tidak hadir.

“Maka, kami dari Fraksi Partai Aceh (PA) menolak untuk menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pertanggungjawaban terhadap APBK Tahun Anggaran 2016,” tegasnya.

Menurut Fraksi PA, sudah sepatutnya Bupati Aceh Tamiang sebagai penyelenggara roda pemerintahan bisa menjadi pedoman dalam memperbaiki kinerja SKPK-nya, terlebih lagi berkaitan dengan peningkatan PAD di masa mendatang.

Mustaqim yang membacakan pendapat fraksinya dengan sangat singkat ini, mengharapkan visi dan misi pemkab Atam sesuai dengan RPJM dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat bukanlah hal yang semu. Namun semua itu dapat terwujud dan sangat tergantung kepada Bupati selaku kepala daerah harus memiliki ketegasan dan keberanian dalam melakukan perubahan untuk mengelola pemerintahan yang lebih dinamis.

Desi Amelia dari Fraksi Merah Putih, juga turut menyatakan hal senada, yakni berdasarkan pembahasan Banggar DPRK Atam, bahwa ada beberapa SKPK yang tidak hadir dan tidak dapat dikonfirmasi langsung. Hal itu menyebabkan terhambatnya laporan realisasi Raqan 2016.

“Oleh karena itu, Fraksi Merah Putih tidak menyetujui Raqan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pertanggungjawaban APBK 2016,” tandas Politisi PAN itu.

Sementara, pendapat akhir dari Fraksi Tamiang Sekate yang dibacakan oleh Tgk Irsyadul Afkar menyampaikan, setelah Fraksi Tamiang Sekate menelaah dan meneliti realisasi laporan pertanggungjawaban APBK 2016,  Fraksi Tamiang Sekate juga belum bisa menyepakati Rancangan Qanun tersebut.

“Pendapat ini kami sampaikan, karena dalam pembahasan di Banggar masih banyak kegiatan yang belum bisa di jelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh SKPK terkait,”pungkasnya.

Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati, ST kepada Penanegeri.com usai mengikuti Rapat Paripurna ke 5 di ruang sidang utama menepis bahwa belum disetujuinya Raqan APBK 2016 oleh Fraksi di DPRK dikarenakan terjadi mis komunikasi antara pihak legislatif dan eksekutif. Diakuinya, semua itu merupakan kesalahan SKPK terutama kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Kepala SKPK,” terangnya.

Kendati demikian, pihak eksekutif akan mencari solusi terkait permasalahan tersebut dengan memanggil SKPK bersangkutan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan DPRK.

“Kalau memang itu kesalahan dari SKPK kita akan mengambil tindakan tegas,” tegasnya sambil menyebutkan, pihaknya belum bisa pastikan laporan Raqan pertanggungjawaban APBK 2016 kapan akan dibahas kembali dengan Dewan.

Ditempat terpisah, Pimpinan Rapat Paripurna ke 5 DPRK Atam, Juanda, S.IP mengatakan, masing-masing fraksi berpendapat dengan menyatakan secara tegas Raqan APBK 2016 belum dapat ditetapkan menjadi Qanun LKPJ 2016.

“Karena belum disepakati bersama Fraksi maka Raqan APBK 2016 tidak bisa ditandatangani oleh pimpinan dewan dan Bupati,” ujarnya singkat.

Pihaknya menilai, ketidak hadiran sejumlah SKPK pada rapat Banggar yang digelar sepekan lalu dianggap sebagai menghambat proses dan mekanisme evaluasi APBK 2016.

Juanda juga menyampaikan bahwa rapat paripurna tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun 2016 ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *