oleh

Serangan Terhadap Rohingya Harus dibawa Ke Pengadilan Internasional

PENANEGERI, Internasional – Kepala hak asasi manusia PBB meminta penyelidikan atas serangan terhadap Rohingya, dan mengatakan bahwa unsur genosida ‘tidak dapat dikesampingkan’.

Kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa 5 Desember 2017 meminta penyelidikan pidana internasional terhadap pelaku serangan yang meluas dan brutal yang telah meneyebabkan lebih dari 600.000 Muslim Rohingya lari dari Myanmar sejak Agustus.

Serta mencatat bahwa “unsur genosida” terhadap minoritas Rohingya tidak bisa dikesampingkan.

Rohingya telah selama beberapa dekade hidup tanpa kewarganegaraan, kebijakan diskriminasi dan pemisahan yang tidak manusiawi, dan kekerasan dan pelecehan yang mengerikan, bersamaan dengan pemindahan paksa dan penghancuran sistematis atas desa, rumah, harta benda dan mata pencaharian, demikian kata UN High Commissioner for Human Rights atau Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein, seperti dirilis oleh situs resmi pemberitaan PBB, Selasa (5/12).

“Dengan semua ini, dapatkah seseorang mengesampingkan bahwa unsur-unsur genosida dapat hadir?” ujar dia mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (Human Rights Council ) di Jenewa dalam sebuah sesi khusus yang diadakan untuk menanggapi eksistensi Rohingya yang berlangsung dari Myanmar ke Bangladesh.

Baca Juga  Kaum Rohingya masih Terjebak di Myanmar, Memohon Jalan Keluar yang Aman

“Pada akhirnya, ini adalah keputusan hukum yang bisa dibuat oleh pengadilan yang kompeten. Tapi kekhawatirannya sangat serius, dan jelas meminta akses segera diberikan verifikasi lebih lanjut, ” tambahnya.

High Commissioner atau Komisaris Tinggi mendesak Dewan untuk mempertimbangkan untuk membuat rekomendasi kepada Majelis Umum PBB (UN General Assembly ) bahwa mereka membentuk mekanisme independen yang baru, yang melengkapi pekerjaan misi pencarian fakta terhadap gelombang kekerasan dan pelanggaran terbaru, untuk membantu penyelidikan kriminal individu dari mereka yang bertanggung jawab.

Pada tanggal 2 Desember, diperkirakan 626.000 pengungsi – atau lebih dari separuh perkiraan jumlah orang Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine – telah melarikan diri ke Bangladesh sejak Oktober 2016, dan terutama sejak Agustus 2017.

Pemerintah Myanmar telah mengatakan bahwa tindakan militer di Rakhine utara adalah respon terhadap serangan gerilyawan.

Komisaris Tinggi melaporkan bahwa Kantornya (OHCHR-Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) telah mengirim tiga tim ke Bangladesh tahun ini untuk memantau situasi dan mewawancarai pengungsi.

Baca Juga  Pengungsi Rohingya Dipaksa Balik Lagi ke Myanmar

Dia mengatakan bahwa para saksi melaporkan tindakan yang mengerikan yang dilakukan terhadap Rohingya, termasuk tindakan dengan sengaja membakar orang-orang sampai mati di dalam rumah mereka; pembunuhan anak-anak dan orang dewasa; penembakan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil yang melarikan diri; meluasnya pemerkosaan perempuan dan anak perempuan; dan pembakaran dan penghancuran rumah, sekolah, pasar dan masjid.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein mengatakan bahwa dia telah melaporkan ke Dewan Hak Asasi Manusia (Human Rights Council ) dan Dewan Keamanan PBB (UN Security Council) mengenai ‘persistent allegations’ (dugaan) tentang pelanggaran berat hak asasi manusia oleh pasukan keamanan Myanmar.

Namun, dia menambahkan, tuntutan atas dugaan tindak kekerasan terhadap Rohingya, termasuk kekerasan seksual – baik yang dilakukan oleh pasukan keamanan atau warga sipil – tampaknya sangat jarang terjadi.

Penolakan oleh aktor internasional dan lokal untuk menyebut orang Rohingya sebagai Rohingya – untuk mengenal mereka sebagai sebuah komunitas dan menghormati hak mereka atas identifikasi diri – merupakan penghinaan, dan ini menciptakan sebuah paradoks yang memalukan: mereka (aktor lokal) menolak sebuah nama, sementara menjadi target untuk menjadi siapa mereka, “tambahnya.

Baca Juga  Pengacara Rohingya : ‘Dewan Keamanan telah mengecewakan kami’

Di Myanmar Rohingya tidak disebut sebagai Rohingya, namun disebut sebagai ‘benghali’.

“Dunia tidak dapat menghadapi perubahan yang mengerikan dari kekejaman yang mengejutkan ini, membuat orang kembali menghadapi kondisi diskriminasi dan kekerasan laten yang tampaknya pasti akan mengarah ke masa depan untuk penderitaan lebih lanjut, dan lebih banyak pengungsian manusia,” pungkas Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra’ad Al Hussein. (*)

Komentar

Berita Terbaru