oleh

Serapan Anggran Rendah, YARA Minta Gubernur Evaluasi P2K-APBA

-Aceh-28 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, meminta gubernur untuk mengevaluasi kinerja Unit Kerja Percepatan dan Pengendalian P2K-APBA.

Safaruddin mengatakan, P2K itu harusnya bisa membantu gubernur dalam penyerapan anggaran pembangunan sehingga pembangunan di Aceh dapat maksimal dan di nikmati oleh masyarakat.

“Unit P2K harusnya membantu gubernur dalam penyerapan anggaran untuk pembangunan sehingga hasil dari serapan anggrannya dalam bentuk bangunan fisik dapat di nikmati oleh masyarakat,” tutur Safaruddin.

Dari pantauan YARA, sambung Safaruddin, progres penyerapan APBA per 26 Desember 2018 hanya sebesar 74,4 persen sisa 10,6 persen atau sekitar 1,62 Triliun dengan rincian anggran yang belum terserap yaitu Dinas PUPR Rp 436 miliar, Dinas Pengairan Rp 256 miliar, Dinas Kesehatan Rp 162 miliar, Perkim Rp 66 miliar, DPKA Rp 32 miliar, Dispora Rp 29 miliar, Distanbun Rp 21 miliar, Naker Rp 21 miliar, Dishub Rp 20 miliar, Dinas Peternakan Rp 15 miliar dan Arsip Perpustakaan Rp 13 miliar.

Baca Juga  Pekan Depan, Saksi Terkait Kasus Suap Gubernur Aceh Diperiksa KPK

“Dari pantauan kami, serapan APBA masih 74,4 persen dari target realisasi 85 persen APBA per 26 Desember 2018 atau masih bersisa sekitar Rp 1,62 Triliun dengan sebaran di berbagai SKPA, ini sangat berbahaya bagi keberlanjutan pembangunan di Aceh,” sebut Safaruddin.

Safaruddin menambahkan, selain kinerja dalam percepatan dan pengendalian P2K, juga banyak menimbulkan masalah dalam pembangunan Aceh, terutama yang menggunakan dana otsus dimana dengan percepatan yang dilakukan oleh P2K banyak perencanaan pembangunan strategis dari dinas teknis tidak matang.

“Seperti banyak pembangunan yang tidak ada amdal/izin lingkungan, perencanaan proyek yang tidak matang, lahan yang belum jelas, pembebasan tanah yang tidak clear and clear dan fungsi pengendalian yang dilakukan oleh P2K juga tidak berjalan dengan baik dan salah arah karena banyak permasalah diperencanaan yang terlanggar. Sehingga bukan pengendalian yang di peroleh tapi malah berefek kepada kerugian negara ini terbukti dari banyaknya proyek staregis yang tidak selesai dan tidak dapat dikendalikan dengan benar sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku,” paparnya.

Baca Juga  Hukuman Cambuk di Lapas hanya Kebijakan Politis

Kemudian, lanjutnya, saat ini banyak proyek  konstruksi yang strategis di Aceh tidak selesai di akhir tahun, maka Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah-langkah penting sebagai upaya penyelamatan tersebut dengan membuat regulasi penyelamatan, seperti Pergub pemberian kesempatan penyeleaaian proyek konstrukasi stategis diakahir tahun atau Pergub Kontrak Kritis di Akhir Tahun.

“Sehingga jika proyek tersebut tidak selesai malah memberikan efek yang lebih besar, karena banyak kontrak yang di putus berakibat banyak bangunan jalan, jembatan, gedung dan sarana prasarana publik lainnya tidak dapat berfungsi, ini dapat menimbulkan kerugian negara dan dana Otsus untuk Aceh tidak bermanfaat,” pungkas Safar.

Komentar

Berita Terbaru