oleh

Sidang Lanjutan, JPU Tanggapi Eksepsi Penasehat Hukum Wartawan Online Bireuen

PENANEGERI, Bireuen – Sidang lanjutan kasus yang menjerat seorang wartwan media online di Bireuen, M Reza (Epong Reza) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) setempat, Selasa (19/3).

Dalam sidang itu, dipimpin ketua Majelis hakim, Majelis Hakim Zufida Hanum SH MH, hakim anggota Mukhtar SH serta Mukhtaruddin SH dengan agenda mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi yang disampaikan penasehat hukum terdakwa, Muhammad Ari Syaputra SH.

Selama jalannya persidangan, puluhan wartawan media cetak, online dan telivisi di Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Lhokseumawe dan Aceh Utara itu ikut meliput agenda itu.

Dalam agenda itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muhammad Gempa Awaljon Putra SH, MH menyebutkan, eksepsi dari penasehat hukum terdakwa sudah masuk materi pokok perkara.

Bahkan Jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh keberatan/eksepsi terdakwa, M Reza yang diajukan melalui penasehat hukumnya, dinyatakan dakwaan JPU dapat diterima dan dijadikan dalam pemeriksaan sidang perkara atas nama M Reza dan melanjutkan persidangan perkara tersebut.

Awalnya, kuasa hukum terdakwa Muhammad Ari Syaputra SH, dalam eksepsinya mengatakan, dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menurutnya, dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang tidak cermat, kabur, tidak jelas. Sebab JPU dalam rumusan dakwaan pertamanya menyatakan, bahwa terdakwa M Reza Alias Epong Bin Mukhtar dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

“Bila dilihat dari Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, jelas telah mengatur tentang hak Jawab atau Hak koreksi bukan dengan serta merta saksi langsung membuat laporan kepolisian dengan nomor : LP/151/IX/1.14/2018/SPKT tahun 2018.

Djelaskannya, Hak Jawab atau Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Untuk selanjutnya, sidang yang menjerat wartawan online realitas.com, M Reza hanya karena pencemaran nama baik seorang pengusaha, di Bireuen itu akan dilanjutkan, Senin (25/3) depan, dengan agenda putusan sela dari majelis hakim.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *