oleh

SP3, Gadjah Puteh dan Dugaan Kerugian Negara di Gampong Kapa

-Aceh-698 views

PENANEGERI, Langsa – DPP LSM Gadjah Puteh menemukan dugaan Mark Up hingga miliaran rupiah terkait pengadaan tanah yang dibebaskan oleh Pemko Langsa dari saudara Sofyanto untuk rencana pembangunan perumahan nelayan.

Tanah tersebut berlokasi di Gampong Sungai Lung (red_Gampong Kapa), Kecamatan Langsa Timur, Kota setempat.

“Berdasarkan data-data dari hasil investigasi serta keterangan pihak desa setempat, bahwa telah terjadi kerugian besar yang mengakibatkan kerugian negara,” ungkap Direktur LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Almahdaly kepada Penanegeri.com, Minggu (7/12).

Sayed bersama Muslem Ketua DPD Kibar merincikan, bahwa harga tanah yang dibeli oleh Sofyanto saat itu sangat variatif antara 15 juta hingga 40 juta saja per hektar nya. Hingga jika diakumulasikan secara keseluruhan tanah-tanah warga yang dibeli saat itu tidak lebih berkisar Rp 500 juta saja.

Hal itu dibenarkan oleh Yahya mantan Geuchik Gampong Sungai Lung yang menjabat pada periode 2010-2016 saat dikonfirmasi awak media. Saat berstatus sebagai Geuchik, Yahya menandatangani akte jual beli tanah tersebut.

Baca Juga  Abu Tumin Peusijuk 293┬áCalon Jamaah Haji Bireuen

Bahkan menurutnya, setelah 6 tahun berlalu, yakni tahun 2019, harga tanah di wilayah itu pun baru mencapai Rp 50 juta saja per hektarnya.

“Artinya harga yang dibeli Pemko Langsa saat itu dari Sofyanto terlalu tinggi,” bebernya.

Yahya juga menjelaskan, banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembebasan lahan ini, dimana terus terjadi konflik sosial masyarakat setempat tanpa ada solusi yang kongkrit oleh pemko dan pelaksana.

Kembali di sampaikan Sayed, fakta tersebut dikuatkan dengan surat permohonan pembayaran ganti kerugian dalam bentuk kerugian yang disampaikan oleh Kanwil BPN Aceh kepada Gubernur Aceh dengan nomor 41/PPT – LGS.I/II.300/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditantangani oleh saudara Mursil, SH senilai Rp 7.050.094.000 miliar.

“Hal itu semakin memperkuat adanya dugaan konspirasi untuk meggerogoti keuangan negara secara bersama-sama oleh pihak-pihak tertentu,” ucap Sayed yang akrab disapa Waled.

Ironinya, lanjut Waled, lantas hal ini hanya begitu saja ditangani oleh pihak kejaksaan negeri Langsa tanpa pihak manapun yang menyampaikan laporan kepada kejaksaan, dan kemudian tidak mengetahui mengapa pihak kejaksaan Negeri Langsa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan nomor : PRINT -1136/N.1.14/Fd.1/09/2018 yang ditandatangi oleh Kajari Langsa, R IKA HAIKAL, SH, MH yang tidak diketahui ditujukan kepada pihak manapun.

Baca Juga  Warga Tenggelam saat Menyelamatkan Cucunya di Bireuen Ditemukan Meninggal

Dalam SP3 nya kejaksaan hanya menyampaikan “Demi Keadilan” bahwa pekerjaan pengadaan tanah untuk pembangunan kampung nelayan Gampong Kapa, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa yang bersumber dari dana OTSUS APBA tahun 2013 dengan nilai wajar karena tidak cukup bukti.

“Tentu saja hal ini dinilai sangat bertentangan dengan fakta di lapangan dan dianggap sangat mencederai hukum,” tambah Waled.

Setelah pembelian itu, sambungnya, Pemko Langsa menggenjot pembangunan jalan akses ke daerah tersebut yang disinyalir dikondisikan agar tanah tersebut tampak layak.

“Padahal sampai dengan saat ini harga tanah di daerah itu juga tidak naik secara signifikan meski telah dibuatkan akses jalan,” tandasnya.

Muslem yang kerap disapa Cut Lem turut mengecam sikap penegak hukum yang dinilai kurang objektif dan sepihak tanpa melibatkan elemen lain dalam mengungkap persoalan tersebut.

“Meskinya penegak hukum menyampaikan secara jelas, agar tidak ada kesan tebang pilih atau pilih kasih,” tegasnya.

Kibar bersama Gadjah Puteh Aceh serta sejumlah LSM lainnya akan kembali melaporkan secara resmi ke penegak hukum.

Baca Juga  Walhi Aceh : AMDAL RSU Regional di Bireuen Tidak Sesuai Tata Ruang

“Bahkan nantinya kasus ini akan kami laporkan ke JAMWAS Kejagung RI di Jakarta,” ucap Cut Lem disambut ekspresi optimis oleh Sayed.

Komentar

Berita Terbaru