oleh

Syarat Menghafal Alquran yang Berujung Kalapas Dicopot

PENANEGERI, Jakarta – Kepala Lembaga Pemsayarakatan II B di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat Haryoto, kini non-aktif menyusul kerusuhan akibat kebijakannya mengharuskan muslim napi binaannya bisa membaca Alquran sebelum bebas bersyarat.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengakui sudah menonaktifkan Haryoto.

“Itu sudah ditarik orangnya ke Kanwil (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat),” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (24/6/2019).

Sebelumnya, terjadi kerusuhan di Lapas Polman pada Sabtu, (22/6/2019).

Kericuhan terjadi gara-gara seorang narapidana menolak kebijakan baru kepala lapas yang mewajibkan para napi yang hendak bebas bersyarat bisa membaca atau menghafal kitab suci Alquran.

Mulanya seorang napi berinisial M merasa bahagia lantaran hari kebebasannya sudah di depan mata.

Sayangnya, napi M terpaksa gigit jari jelang hari kebebasan lantaran belum bisa membaca Alquran.

Kepala Lapas Haryoto belum mau menandatangani surat pembebasannya, sampai napi yang bersangkutan bisa membaca kitab suci itu.

Seperti dilansir Parepos, ricuh sempat terjadi di LP tersebut pada Sabtu (22/6) sekitar pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi. Sejumlah narapidana marah dan mengamuk sambil merusak fasilitas dan memecahkan kaca jendela lapas.

Awak media dilarang masuk dengan alasan keamanan. Haryoto mengatakan, kericuhan bermula dari seorang napi mempertanyakan tentang pembebasan satu rekan mereka yang sudah selesai masa tahanan.

Namun pembebasannya ditunda dengan alasan belum mampu menghapal bacaan Alquran.

“Napi inisial M belum bisa bebas karena yang bersangkutan belum dapat menghafal Alquran. Sementara salah seorang napi berinisial R dinyatakan bebas karena penuhi syarat. Inlah yang buat mereka marah,” kata Haryoto dilansir Parepos.

Haryoto mengungkapkan, Lapas Polewali telah menerapkan sebuah program berbasis agama. Setiap napi yang sudah sampai sepertiga masa tahanan bisa bebas asa mampu hafal Alquran minimal 10 surat pendek dan lancar membaca Alquran bagi Muslim. Tujuannya agar napi setelah bebas dapat diterima oleh masyarakat dan supaya lebih baik.

Yasonna mengatakan tujuan Kalapas Polewali Mandar mensyaratkan baca Alquran itu sebenarnya baik. Namun, kata Yasonna, syarat wajib membaca Alquran bagi narapidana beragama Islam yang menjalani pembebasan bersyarat telah melampaui undang-undang yang berlaku.

“Bahwa tujuannya itu baik, iya. Tapi membuat syarat, itu melampaui UU. Kalau nanti dia nggak khatam-khatam walaupun secara undang-undang sudah lepas kan nggak bisa. Tujuannya baik, tetapi memaksakan dengan cara begitu kan nggak boleh, akhirnya memancing persoalan,” kata dia.

Selanjutnya, Yasonna mengatakan Kemenkumham akan memberikan arahan agar tak ada aturan atau kebijakan yang berlebihan di setiap lapas. “Iya nanti ada rakernis dan pengarahan supaya tetap SOP-nya jalan. Jangan berlebihan,” kata dia.

Anggota Komisi DPR RI Komisi III Al Muzzammil Yusuf tak sepaham dengan Yasonna. Ia justru mendukung syarat tersebut karena mampu merangsang narapidana untuk belajar agama Islam. Muzammil membantah jika penerapan syarat itu malah menciptakan ketidaknyamanan di kalangan narapidana.

“Saya tidak percaya kalau syarat mampu membaca Alquran itu membikin keonaran di tengah penghuni lapas yang Muslimin,” katanya pada wartawan, Senin (24/6) malam.

Politikus PKS tersebut merasa penerapan syarat baca Alquran bukan suatu kewajiban bagi narapidana, melainkan sebagai langkah maju agar narapidana mau belajar Alquran. “Saya kira syarat itu lebih sebagai stimulus agar mereka mau belajar, ketimbang sebagai syarat mutlak,” ujarnya.

Walau begitu, menurutnya wajar bila kebijakan tersebut menuai polemik hingga penolakan. Sebab, ia mengakui ada pihak-pihak yang tak ingin agama Islam punya pengaruh kuat di Lapas. “Tapi kalau syarat itu membuat enggak nyaman sebagian pihak mungkin saja. Karena dikhawatirkan akan ada Islamisasi Lapas,” ucapnya. (*/rep/red )

Komentar

Berita Terbaru