oleh

Tak Terima Tanahnya Dirampas, Sejumlah Warga Datangi DPRK Langsa

-Aceh-303 views

PENANEGERI, Langsa – Sejumlah warga yang berasal dari beberapa gampong dalam wilayah Kota Langsa yakni Gampong Teungoh, Pondok Kelapa, Paya Bujuk Seulemak dan Alue Dua, Kamis (22/11) mendatangi DPRK Langsa.

Kedatangan mereka untuk mengadukan atas status kepemilikan tanah mereka di Gampong Birem Puntong dan Gampong Alur Dua, masing-masing Kecamatan Langsa Baro, yang kini telah tumpang tindih kepemilikannya. Dimana, BPN Kota Langsa telah mengeluarkan serifikat hak milik tanah di atas hak milik tanah orang lain.

“Dalam kasus tersebut 97 anggota keluarga telah dirampas hak milik tanah nya yang telah mereka kuasai sejak tahun 1980 sebagai tapak tanah kapling bersama untuk perumahan,” sebut Abdullah Kamarudiin, kepada Penanegeri.com, Kamis (22/11).

Ia menjelaskan, dimana pada tahun 1980 mereka yang terdiri dari PNS, Polisi, TNI dan juga masyarakat biasa membayar tanah tersebut sampai iuranya lunas di Bank Bumi Daya (BBD) guna untuk dijadikan komplek perumahan dengan nama komplek Pondok Kelapa.

Namun pada Tahun 2016, oleh Abdullah cs tanah tersebut dijualnya kepada Marzuki Bin Ah yang berdomisili di Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baroe tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Kata Bang Chik panggilan akrab Abdullah Kamarudiin, pemilik tanah sudah berkali-kali mempertanyakan kepada Geuchik Alur Dua, Hasballah, mengapa geuchik mengeluarkan surat keterangan tanah tersebut kepada orang lain.

“Geuchik, Hasballah menyatakan bahwa, surat keterangan tanah yang dibuatnya bukan tanah kapling milik masyarakat Dusun Damai Komplek Pondok Kelapa,” ujar Abdullah Kamaruddin.

Sejumlah Warga Langsa
(Penanegeri/Istimewa): Masyarakat saat bertemu dengan Ketua dan anggota Komisi I DPRK Langsa, Kamis (22/11).

Lanjutnya, salah satu tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, kalau begini cara kerja BPN Kota Langsa tentu akan menimbulkan konflik di tengah- tengah masyarakat.

“Kami mengusulkan agar penghargaan yang telah diberikan kepada BPN Kota Langsa dapat ditinjau kembali,” ucapnya.

Untuk itu, dirinya mengharapkan kepada pihak berwenang untuk dapat memeriksa pejabat BPN Kota Langsa yang menerbitkan sertifikat hak milik di atas tanah hak milik orang lain tersebut dan tidak menutuup kemungkinan/diduga pada saat penerbitan sertifikat ada unsur kerjasama antara pemohon permintaan sertifikat dengan pejabat dimaksud.

“Jadi sekali lagi kami minta kepada aparat yang berwenang dapat memanggil dan memeriksa kepala Badan Partanahan Negara Kota Langsa dan unsur yang telibat dalam kasus ini untuk meminta pertanggung jawaban karena telah mengeluarkan sertifikat di atas hak milik orang lain,” terangnya seraya menambahkan kami ingin melihat apakah hukum di negara ini masih berlaku adil.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRK Langsa, Maimul Mahdi ketika dihubungi Penanegeri.com menyatakan, bahwa terkait laporan atau pengaduan masyarakat tersebut, pihaknya akan memfasilitasi bagaimana caranya agar persoalan ini bisa selesai dengan baik, tanpa ada yang dirugikan.

Lanjut Maimul Mahdi, pihaknya akan melakukan rapat lanjutan dengan memanggil BPN Kota Langsa, Bagian Pemerintahan Setda Kota Langsa, Camat dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Mudah-mudahan, persoalan ini nantinya ada jalan keluar dan bisa segera diselesaikan, tapi jika nantinya sudah ke ranah hukum, maka itu bukan lagi menjadi kewenangan DPRK Langsa,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru