oleh

Tanggapi Keluhan Masyarakat, Ini Kata Koordinator PKH Aceh Utara

-Aceh-1.661 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Aceh Utara, Amru Alba Abqa, S.AP, M.AP menanggapi keluhan masyarakat terkait bantuan PKH yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

Dirinya mengakui sejauh ini juga ada keluhan dari masyarakat yang disampaikan melalui timnya di lapangan. Namun menyangkut hal itu, PKH Kabupaten tidak memiliki wewenang penuh untuk mengutak-atik data penerima bantuan tersebut.

“Kita mengakui memang ada kejadian di lapangan seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini. Karena kita ada tim di lapangan melaporkan, ada kepala desa dan ada warga yang tidak menerima bantuan itu melaporkan. Tapi Dinas Sosial di kabupaten tidak punya wewenang untuk menggantikan dan mengusulkan data itu,” kata Amru kepada Penanegeri.com, Kamis (11/7).

Ia menjelaskan, pendataan PKH terakhir dilakukan pada tahun 2015 lalu, dan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Validasi ini juga dilakukan pada Oktober 2018 dengan cara TKSK memberikan form ke perangkat untuk diisi nama-nama fakir miskin.

Baca Juga  Hari Ini Partai Aceh Gelar Kampanye Akbar di Lhoksukon

“Usulan dari Gampong banyak. Misalnya rata-rata penduduk dalam satu Gampong 300 KK, yang diusul miskin ke Jakarta 150 KK atau 50 persen. Di Jakarta kan tidak mungkin dipenuhi semuanya karena keterbatasan anggaran APBN. Misalnya data miskin di Aceh Utara 19,2 persen, kalau semua desa mengusulkan 50 persen, jadi Kabupaten Aceh Utara 50 persen miskin,” ujarnya.

Di pemerintah pusat, lanjutnya, data yang diusulkan itu kemudian diseleksi kembali berapa yang pantas diberikan ke Kabupaten Aceh Utara. Saat ini sudah ada 44.500 KK yang tercatat sebagai penerima bantuan PKH.

“Sementara yang miskin bisa 110.000 KK misalnya. Jadi bantuan itu belum cukup ke Aceh Utara, sekitar 40 persen lagi penduduk miskin yang belum menerima bantuan PKH,” ucap Aamru

Ia juga menambahkan, pihaknya mengakui ada perubahan terhadap penerima bantuan itu. Misalnya saat diusulkan ada penduduk yang tercatat sebagai Pra Sejahtera (kurang mampu), namun kini sudah berubah menjadi Sejahtera (mampu) atau sebaliknya.

“Biasanya setiap tahun datanya ditambah. PKH pertama di Aceh Utara pada tahun 2012, kemudian pada 2013 tidak ditambah. Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 ditambah lagi. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 tidak ditambah, sehingga masih banyak penduduk miskin yang belum mendapat bantuan,” terang Amru.

Baca Juga  Akhirnya, Pemerintah Pusat Terbitkan Izin Impor di Pelabuhan Kuala Langsa

Untuk saat ini, sambungnya, jika ingin dilakukan perubahan terhadap penerima bantuan PKH yg sudah sejahtera, kepala desa di tiap-tiap gampong punya hak untuk mengusulkan pencoretan nama2 penerima dari keluarga mampu ke pihak PKH tetapi tidak bisa digantikan dengan keluarga lain.

“Misalnya membuat surat pernyataan bahwa nama yang ini tidak layak lagi menerima bantuan, biar dinas punya pegangan, karena yang lebih tahu tentang masalah penduduk miskin adalah kepala desa. Kalau dinas yang mengeluarkan nanti salah,” sebut Amru.

Dikatakan, untuk meminimalisir hal itu, Kementerian Sosial (Kemensos) RI baru-baru ini sudah mengirim data penerima PKH kategori mampu (desil 4/4+) ke Dinas Sosial Aceh Utara untuk diverifikasi kembali di lapangan oleh para Pendamping PKH.

“Tetapi kami tidak ada wewenang untuk menentukan bahwa itu adalah miskin atau kaya, kami hanya berwenang untuk mengisi data. Data itu kemudian dikirim kembali ke Jakarta, tetapi saat ini belum kita kirim karena belum siap. Nanti di Jakarta baru diproses siapa-siapa saja yang akan mendapatkan penambahan lagi,” pungkas Amru.

Komentar

Berita Terbaru