oleh

Tender Proyek, Bupati Bireuen Diminta Berpegang Prinsip Adil dan Profesional

PENANEGERI, Bireuen – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen akhirnya menyetujui Rancangan Qanun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2018, menjadi Qanun dalam Paripurna penyampaian Laporan gabungan komisi dan pendapat ahir fraksi-fraksi, di gedung dewan setempat, Senin (1/7).

Dalam Paripurna tersebut juga disampaikan sejumlah laporan gabungan komisi dan pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRK Bireuen.

Laporan gabungan komisi yang sibacakan Syauqi Futaqi itu merekomendasikan dan memberikan sejumlah saran kepada pemerintah Kabupaten Bireuen.

Selain menindaklanjuti semua rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Bireuen Tahun anggaran 2018 sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dibagian lain, dewan juga meminta kepada Bupati Bireuen, jajarannya terutama pihak LPSE, agar pelaksanaan tender proyek, baik skala besar dan kecil hendaknya dapat berpegang pada prinsip keadilan juga professional.

Disisi lain, dewan Bireuen itu menegaskan dan meminta Bupati Bireuen, Saifannur dalam melakukan mutasi atau mempromosi pejabat/pegawai, benar-benar mengacu pada peraturan yang berlaku dan mengevaluasi kinerja pejabat yang belum maksimal dalam menjalankan tugas “Meukeuliep” serta menghindari nepotisme.

Baca Juga  Saling Berebut Senjata, Petugas dan Tersangka Narkoba Terkena Tembakan 

Gabungan Komisi DPRK juga mendesak terkait persoalan pembangunan, Ruko eks Stasiun PT KAI, di Jalan T Hamzah Bendahara yang dibangun pihak pengusaha Bireuen itu agar segera diselesaikan, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Belakangan pencairan dana desa baik ADD dan ADG di Bireuen juga dinilai selalu terlambat saat disalurkan, itu perlu segera dievaluasi, sehingga tidak terjadi kendala setiap tahunnya,” sebutnya.

Bupati juga diminta segera mentuntaskan pembangunan gedung DPRK Bireuen yang representatif, serta melanjutkan pembangunan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang masih terbengkalai.

Begitu juga dengan pembangunan rumah sakit regional, dewan mendukung penuh Pemkab Bireuen agar proses realisasi pembangunan segera ditindak lanjuti.

“Penunjukan lokasi kami telah beberapa kali menyarankan agar dipertimbangkan beberapa titik lokasi. Sementara titik lokasi yang telah ditetapkan dan dilakukan saat ini, hemat kami itu adalah keputusan sepihak dari Bupati,” tandas Syauqi.

Rapat Paripruna itu dipimpin Wakil Ketua DPRK Bireuen, Drs Muhammad Arif, dihadiri Bupati Bireuen, H Saifannur S.Sos, Wakil Bupati, Dr Muzakkar A Gani SH MSi, Sekda, Forkopimda, Kadis serta para camat.

Komentar

Berita Terbaru