oleh

Terima Aduan 525 Kasus Mulai Januari Hingga April, Komnas HAM : Polri Paling Banyak Diadukan

-Pena Berita-64 views

PENANEGERI, Jakarta – Dalam Kurun waktu Januari hingga April 2019, Komnas HAM telah menerima aduan sebanyak 525 kasus. Hingga saat ini yang telah ditindaklanjuti sedikitnya 213 kasus.

“181 kasus diselesaikan melalui pemantauan dan penyelidikan serta 32 kasus diselesaikan melalui mediasi. Untuk 312 Kasus sisanya tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak lengkapnya berkas dan bukan pelanggaran HAM,” papar Amirudin, Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM dan juga Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Selasa (16/7) di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat.

Berdasarkan ratusan aduan tersebut, lanjutnya, Polri menjadi yang paling banyak yang diaduakan yakni mencapai 60 kasus, disusul Korporasi perusahan besar 29 kasus, Pemda 29 kasus, pemerintah pusat dan lembaga pendidikan.

“Aduan terhadap Polri diantaranya, Lambannnya penanganan laporan kepolisian, penangkapan (penahanan) tidak sesuai prosedur, kekerasan dalam penangkapan, penahanan dan pemeriksaan, sengketa kepegawaian internal Polri dan sengketa aset kepolisian,” beber Amirudin.

Sedangkan aduan terhadap korporasi, sambungnya, yaitu aduan terkait sengketa lahan kepemilikan (pengelolaan), sengketa ketenagakerjaan (PHK) dan pencemaran lingkungan.

Baca Juga  Tim Satnarkoba Sita Paket Besar Sabu dan 2 Tersangka di Jangka Bireuen

Amirudin juga menambahkan, untuk aduan terhadap Pemda diantaranya terkait sengketa perampasan (penyerobotan) lahan, sengketa ketenagakerjaan (PHK) dan sengketa lingkungan (Polusi Udara).

Seabaran wilayah

Sementara itu, dari aduan yang diterima pihaknya, Amirudin menyebutkan 5 sebaran wilayah teradu baik terhadap Polri, Korporasi dan Pemda.

“Lima wilayah isu Polda tertinggi yang diadukan yaitu Polda Jabar (6 kasus), Polda Jatim (5 kasus), Polda Sumbar (5 kasus), Polda Metro Jaya (4 Kasus) dan Polda Sumut (4 kasus),” jelasnya.

Untuk wilayah isu korporasi tertinggi yang diadukan, tambahnya, yakni Kalimantan Barat (6 kasus), DKI Jakarta (4 kasus), Sumatera Selatan (4 kasus), Sumatera Utara (2 kasus) dan Jawa Barat (2 kasus).

“Sedangkan lima wilayah isu Pemda tertinggi yang diadukan, Sumatera Barat (7 kasus), Maluku (4 kasus), DKI Jakarta (3 kasus), Sulawesi Tengah (3 kasus) dan Banten (2 kasus),” terang Amirudin.

Komentar

Berita Terbaru