oleh

Terkait Laporan K2, Polda Aceh Akan Sampaikan SP2HP 14 Hari Kedepan

-Pena Berita-131 views

PENANEGERI, Aceh Tamiang – Laporan LSM Gadjah Puteh yang tertuang dalam Nomor: 037/Dpp Lsm-GP/IX/2017 terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pejabat BKPP Aceh Tamiang priode 2013-2016 terhadap guru CPNS kategori dua (K2) telah diterima oleh Polda Aceh melalui Kabag Bin Ops Direskrimum Polda Aceh AKBP Syukri, SH, di ruang kerjanya, Selasa (12/9).

Direktur DPP LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly kepada Penanegeri.com, Rabu (13/9) berharap laporannya yang diperkuat dengan bukti-bukti yang ada segera ditindaklanjuti hingga tuntas.

“Kami akan terus mengawal dan memonitor proses ini agar menjadi terang dan jelas siapapun yang terlibat harus diproses hukum,” tegas Sayed di Karang Baru sekembalinya dari Mapolda Aceh.

Dikatakannya, Polda akan segera memproses laporan Gadjah Puteh sesuai dengan aturan. Pihak Direskrimum Polda Aceh mengatakan kepada kami punya waktu selama 14 hari hingga dapat memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP,” ucap Sayed menirukan pernyataan AKBP Syukri.

“Dalam laporan itu kami meminta kepada Polda Aceh dapat menuntaskan kasus K2 terutama pada delik pungli yang kami nilai dilakukan secara terselubung, terstruktur, teroganisir dan masif oleh oknum pejabat di BKPP setempat,” lanjutnya.

Sebelumnya, kasus dugaan pungutan liar terhadap 85 guru honorer calon pegawai negeri sipil dari jalur K2 di Aceh Tamiang ini nyaris senyap karena mereka dijanjikan bisa menjadi PNS. Namun karena mereka tak kunjung diangkat, para korban mengadukan nasib mendatangi DPRK setempat. Ternyata setelah Dewan pergi ke BKN Pusat di Jakarta menanyakan persoalan K2, harapan mereka diangkat menjadi PNS kandas karena terbentur SK bertugas di sekolah swasta.

Sayed Zahirsyah menambahkan, hasil investigasi LSM Gadjah Puteh sejak dua bulan terakhir adanya indikasi pengutipan ilegal terhadap pengurusan NIP/SK CPNS guru tenaga honorer K2 oleh BKPP Kabupaten Aceh Tamiang. Hal itu terungkap berdasarkan surat Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP. 800/564 tanggal 7 Maret 2014 perihal pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2014 dari Kategori II dan berdasarkan data Panselnas CPNS tahun 2013.

Di mana, pada daftar nama tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 672 orang dan 85 orang diantaranya adalah guru yang mengajar di sekolah swasta sehingga mereka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak bisa diangkat menjadi PNS.

“Dari keterangan pihak UPTD pendidikan perpanjangan tangan dari BKPP Aceh Tamiang, K2 ini terbentur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2012 tentang perubahan kedua atas Pp Nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dinyatakan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang. Namun sayangnya informasi PP ini tidak pernah disampaikan atau disosialisasikan oleh para guru swasta tersebut selama mereka mengikuti seleksi PNS hingga lulus,” ujar Sayed.

Meski telah lulus, sambung Sayed, hingga saat ini 85 guru honorer K2 tersebut belum keluar NIP/SK bahkan mereka menjadi korban pungli oleh oknum Kepala BKPP dan oknum Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Pegawai yang lama periode 2013-2017 dengan alasan untuk keperluan pengurusan NIP/SK ke BKN Regional 6 Medan dan BKN Pusat.

“Sehingga poinnya sudah jelas, dengan data dan fakta yang dilaporkan, kita berharap Polda Aceh terus mendalami kasus K2 ini hingga ke akarnya dengan menurunkan Timnya. Saya yakin Polda Aceh dapat membongkar kasus ini hingga dibawa ke meja hijau Pengadilan,” harapnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *