oleh

Terkait Pelabuhan Kuala Langsa, FPRM Akan Surati Presiden RI

-Aceh, Ekonomi-224 views

PENANEGERI, Langsa – Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) akan menyurati Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Kemaritiman untuk mengevaluasi pejabat vertikal yang tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memajukan Pelabuhan Kuala Langsa.

“Selain itu, kita juga meminta kepada Pemerintah Pusat agar minyak CPO asal Aceh tidak lagi dikirim melalui Pelabuhan Belawan, ini baru bisa berjalan bila ada intervensi dari Pemerintah Pusat untuk menghidupkan Pelabuhan Kuala Langsa,” sebut Ketua FPRM, Nasrudin, kepada Penanegeri.com, Sabtu (16/2).

“Bila tidak segera mendapat respon, maka kedepan Pelabuhan Kuala Langsa hanya tinggal nama,” ucapnya.

Dijelaskan, izin kepabeannya sudah lama mati, ini membuktikan bahwa pelabuhan tersebut sudah lama tidak berfungsi. Dirinya menilai, belum aktifnya pelabuhan di Kota Langsa, dikarenakan para pihak belum mempunyai visi dan misi dengan Wali Kota Langsa, menjadikan Pelabuhan Kuala Langsa sebagai pelabuhan ekspor impor.

Padahal, jika ditinjau dari sisi infrastuktur maupun lembaga-lembaga vertikal seperti Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, Syahbandar, TNI AL dan Pol Airud semua sudah lengkap. Namun entah apa yang terjadi cita-cita Walikota Langsa Usman Abdullah, ingin mengaktifkan kembali pelabuhan tersebut belum berjalan sampai saat ini.

Baca Juga  KSPMS FEBI IAIN Langsa Sosialisasi Pasar Modal bagi Kaum Milenial

Lanjutnya, jika pelabuhan ini aktif banyak tenaga kerja bisa terserap serta mempermudah akses para petani dan pedagang di Aceh untuk memasarkan hasil pertanian keluar negeri.

Selama ini hasil pertanian seperti pinang, kopi, CPO, Karet dari Aceh terlebih dahulu dibawa ke Medan dan nantinya melalui Pelabuhan Belawan baru dikirim ke berbagai negara, begitu juga dengan barang impor masyarakat Aceh harus menunggu barang kiriman dari medan ini sangat ironis sekali.

Akibat carut marutnya sistem ekspor impor didaerah, maka banyak pengusaha memilih jalur perdagangan ilegal.

“Nah kalau sudah seperti ini siapa yang rugi, yang akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban mulai dari ABK kapal, pemilik kapal dan barang ditangkap dan disita oleh penegak hukum,” tegasnya.

Sambungnya, Presiden RI Joko Wiidodo sedang membuat program kemaritiman diseluruh Indonesia untuk mempermudah masyarakat mendapatkan kebutuhannya maupun memasarkan hasil pertanian di berbagai daerah, termasuk Kota Langsa.

“Tentu program presiden bisa berjalan bila pejabat didaerah mempunyai visi dan misi yang sama untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk menghidupkan sektor ekonomi termasuk pelabuhan, kalau terjadi sebaliknya maka sampai mampuspun Pelabuhan Kuala Langsa tidak berjalan,” tutupnya.

Komentar

Berita Terbaru