oleh

Terkait Pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Ini Tanggapan Ketua Komisi I DPR Aceh

-Aceh-120 views

PENANEGERI, Banda Aceh – Terkait beredarnya surat Menteri Dalam Negeri RI, Nomor: 188.34/2723/SJ, tanggal 26 juli 2016 tentang Pembatalan Qanun Aceh Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lembaga Aceh yang ditandatangani oleh Mendagri RI, Tjahjo Kumolo, mendapat tanggapan dari DPR Aceh.

Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage, kepada Penanegeri.com, Kamis (1/8) melalui siaran persnya yang disampaikan melalui WhatsApp menyatakan, jika surat itu benar, maka kami secara tegas menolak pembatalan sepihak tersebut.

Karena, pembatalan itu di luar prosedur dan tidak melalui makanisme serta tidak pernah dimusyawarahkan dengan DPRA. Bahkan, surat itu terkesan janggal karena dari surat itu ada tembusan nya ke DPRA tapi sejak dikeluarkan sampai saat ini belum pernah diterima oleh DPRA.

Padahal, lanjut Azjari, dalam surat itu ada poin penting yaitu sejak dikeluarkan surat ini sampai jangka waktu 14 hari apabila keberatan bisa mengajukannya ke Presiden. Tapi, ironisnya, sejak dikeluarkan surat itu sampai sekarang belum kita terima.

Baca Juga  Jelang Pemilu, Kapolres Langsa Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas

“Bagi saya surat ini adalah penghianatan terhadap Aceh dan pengkhianatan terhadap perdamaian Aceh, penghianatan terhadap MoU dan UUPA dan tentunya ini tak boleh dibiarkan, karena ini makanisme yang tak lazim secara perundang-undangan, sejak 2013 sampai sekarang kita ketahui masih coling down dan belum pernah pembahasan apapun untuk pembatalan,” tegasnya.

Oleh karna itu, kita menganggap Qanun Nomor 3 tahun 2013 masih sah secara hukum, karena pembatalannya tidak sah, kalau Pemerintah Pusat terus terusan mengkhianati Aceh seperti ini tentunya kepercayaan masyarakat Aceh kepada pusat akan hilang dan imbasnya adalah mengancam perdamaian Aceh yang sudah menjadi model dunia.

“Berhentilah dengan terus mengobok-ngobok Aceh dan kita tegaskan menolak pembatalan Qanun Nomor: 3 tahun 2013 dan kita menganggap qanun itu masih sah sebelum ada pembicaraan sesuai dengan makanisme,” tutupnya.

Komentar

Berita Terbaru