oleh

Terlibat Kampanye Politik, Geuchik Bisa Dipenjara 1 Tahun

-Aceh, Politik-957 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Untuk menciptakan Pemilu demokrasi dan menjaga netralitas, Bawaslu RI melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan imbauan terkait aturan larangan kampanye politik bagi kepala desa dan perangkat desa.

Surat imbauan Nomor 146/Bawaslu-Prov AC. 11/MH. 02.00/XI/2018 tertanggal 30 November 2018 tersebut disebarluaskan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara melalui tiap-tiap Panwaslu kecamatan beberapa hari yang lalu.

Ketua Panwaslu Aceh Utara, Yusriadi dalam surat imbauannya itu menegaskan bahwa ada beberapa aturan yang menjadi dasar hukum tentang larangan kampanye bagi perangkat desa. Diantaranya adalah UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.

Kemudian peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 23 tentang kampanye pemilihan umum dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemerintahan Gampong.

Yusriadi menerangkan, Pasal 280 ayat (2) huruf h dan i UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi pelaksana atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa. Sanksi berdasarkan Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Baca Juga  Panwaslu Aceh Utara Ingatkan Sanksi Bagi Caleg yang Gunakan Fasilitas Negara

“Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 berbunyi kepala desa, perangkat desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana tim kampanye Pemilu. Sanksi berdasarkan Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,” tulis Yusriadi dalam surat imbauan tersebut.

Masih banyak sanksi yang tegas bagi perangkat desa yang terlibat kampanye politik, seperti Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan sanksinya tertuang jelas pada Pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian Pasal 339 Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan sanksi berdasarkan Pasal 548 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Komentar

Berita Terbaru