oleh

Tidak ada Pertimbangan MPU, Gubernur Aceh Diminta Cabut Pergub Nomor : 5 Tahun 2018

-Aceh-30 views

PENANEGERI, Langsa – Akibat tidak adanya pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, kebijakan Gubernur Aceh tentang pelaksanaan hukuman cambuk di Lembaga Permasyarakatan (LP) melalui Peraturan Gubernur Nomor : 05 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayat, terus terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Aceh.

Alumnus Pascasarjana UIN SU Jurusan Pemikiran Islam Konsentrasi Sosial Politik Islam, Samsudin Bahrum, M.Ag, kepada Penanegeri.com, Rabu (18/4), meminta kepada pemerintah Aceh (Gubernur) untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) dimksud. Sebab, belum mendapat pertimbangan dari Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Aceh secara resmi.

Seharusnya, lanjut mantan Ketua Umum HMI Cabang Langsa ini, Gubernur Aceh, menghargai lembaga MPU. Karena MPU merupakan tempat para ulama serta ulama harus didengarkan serta dilibatkan dalam keputusan di Aceh khususnya terkait dengan pelaksanaan syariat Islam.

“Saya menilai, Gubernur Aceh terlalu memaksa kehendak dalam pengambilan keputusan Pergub ini, hal ini jelas hanya minoritas yang mendukungnya, sedangkan mayoritas masyarakat Aceh menolaknya,” tegasnya.

“Selain itu, Gubernur harus mementingkan kultur masyarakat Aceh yang melekat dengan syariat Islam bukan mementingkan kelompok tertentu yang ingin merusak nilai-nilai syariat Islam di Aceh sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist,” pungkas Samsudin Bahrum.

Komentar

Berita Terbaru