oleh

Tidak Dirawat, Walikota Langsa Tarik 8 Kendaraan Dinas

-Aceh-134 views

PENANEGERI, Langsa – Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE, menarik 8 kendaraan dinas yang kondisinya tidak dirawat, saat melakukan pengecekan kendaraan dinas, Kamis (12/12), di Lapangan Merdeka Langsa.

Kendaraan dinas yang ditarik itu terdiri dari 6 unit mobil operasional yakni Satpol PP, Diskopperindag, Camat Langsa Baro, Kepala Dinas Syariat Islam, Kabag Keistimewaan Aceh dan Lapas Kelas II B Langsa. Serta 2 unit kendaraan roda dua yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta BPBD Langsa.

Sebelum melakukan pengecekan, Walikota Langsa terlebih dahulu memimpin apel kendaraan dinas yang dihadiri Kepala OPD, Camat, Geuchik, Imam dan ASN lainnya yang menggunakan kendaraan dinas.

Walikota Langsa, menyampaikan, apel kendaraan dinas ini ini bertujuan  untuk melihat kondisi fasilitas negara yang telah diberikan kepada para ASN.

Lanjutnya, kendaraan dinas digunakan untuk menunjang kinerja para aparatur negara dalam menjalanka tugas sehari-hari. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan merawat kendaraan tersebut.

Selain itu, katanya, kondisi kendaraan dinas merupakan cerminan dari pemilik kendaraan. Fasilitas yang kita nikmati itu mencerminkan perilaku dan moralitas para pegawai yang menggunakan kendaraan dinas, jika kondisi kendaraan dinas tidak baik, berarti pemilik kendaraan tidak bertanggung jawab.

Baca Juga  Walikota Harap Museum Langsa Jadi Pusat Kajian Sejarah Aceh

Dirinya berharap kepada para ASN agar terus meningkatkan kinerja, meningkatkan tanggung jawab sehingga sebagai ASN benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Mobil dinas harus dirawat, karena ada biaya perawatan, jika tidak dianggarkan lapor ke BPKD, namun untuk hal-hal yang kecil agar pengguna kendaraan dapat menggunakan biaya pribadi. Inilah bentuk loyalitas kita untuk menjaga aset negara,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa Amri Alwi SE M.Si menyebutkan, pemeriksaan kendaraan dinas merupakan amanat  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Disebutkannya, jumlah kendaraan dinas yang diperiksa terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 647 unit kendaraan roda 3 sebanyak 31 unit kendaraan roda 4 sebanyak 157 unit kendaraan roda 6 sebanyak 39 unit kendaraan roda 10 sebanyak 2 unit dan alat berat sebanyak 16 unit.

“Untuk kendaraan roda 3, roda 6 dan  alat berat tidak dapat kami ikut sertakan dikarenakan kendaraan tersebut sedang beroperasional dan pertimbangan kondisi tempat yang tidak memungkinkan,” tutupnya.

Komentar

Berita Terbaru