oleh

Tiga Tersangka Dugaan Dana Siaga Bencana di Bireuen Ditahan Polisi

(PENANEGERI, Bireuen – Tiga tersangka kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana honororium petugas siaga bencana gampong pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen tahun 2013 ditahan pihak Polres Bireuen.

Ketiga tersangka ini masing-masing AH, mantan kepala BPBD Bireuen selaku pengguna anggaran, lalu MZ selaku PPTK  serta HE, selaku bendahara pengeluaran.

Kapolres Bireuen, AKBP Gugun Hardi Gunawan SIK, M.Si didampingi Kasat Reskrim, Iptu Eko Rendi Oktama SH, dalam konferensi pers di Mapolres Bireuen, Selasa (20/11) mengatakan, ketiganya diamankan di rumahnya, Senin (19/11) malam karena dianggap tidak kooperatif.

“Ketiganya tersangka ini kita tahan terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana honororium petugas siaga bencana gampong, tahun 2013 dengan anggaran Rp 730.800.000 dana APBK Bireuen,” terangnya.

Menurut Kapolres Bireuen, modus operandi yang dilakukan, tersangka AH memerintahkan stafnya memalsukan tanda tangan petugas siaga bencana gampong sebanyak 1.218 orang pada daftar nominatif, seolah-olah dana tersebut telah disalurkan.

Dalam kasus ini, tersangka AH, MZ dan HE juga ikut menggunakan daftar nominatif itu sebagai salah satu kelengkapan pengajuan pencairan dana, melakukan penarikan dalam lima tahapan penarikan atau sebesar Rp 730.800.000.

“Usai dana ini dicairkan, ternyata tersangka ini hanya menyalurkan dana sebesar Rp 6.800.000 untuk 34 orang petugas yang diserahkan secara simbolis di Kantor Camat Jeunieb, Juli dan Kecamatan Peusangan. Sementara sisanya tidak disalurkan,” ujarnya.

Akibat perbuatan tersangka, tambah Gugun Hardi Gunawan, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 724.200.000 dan proses pencairan dana honororium oleh tersangka tersebut tidak dikelola dengan tertib, transparan dan bertanggung jawab.

Perbuatan tersangka melanggar Pasal 2 Ayat (1), dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

“Tersangka diacaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara dengan denda paling sedikit Rp 200 juta atau paling banyak Rp 1 miliar,” sebutnya .

Komentar

Berita Terbaru