oleh

Wakil Ketua DPRK Bireuen : BPBD Bireuen Jangan Tunggu Infrastruktur Hancur Total Baru Tangani 

PENANEGERI, Bireuen – Pemerintahan Bireuen melalui Badan Pananggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak harus menunggu seluruh infrastruktur di Kecamatan Peudada rusak total pasca banjir, baru akan ditangani.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRK, Bireuen Muhammad Arif usai melaukkan inspeksi pasca bencana banjir di Kecamatan Peudada, kabupaten setempat, Sabtu (15/12).

“Saya merasa gundah, terhadap lambatnya penanganan tanggap darurat. Untuk itu Pemerintahan Bireuen tidak harus menunggu hancur secara total infrastrukturnya, baru sibuuk untuk ditangani,” tegas Muhammad Arif.

Selama inspeksi itu, Muhamad Arif didampingi Camat Peudada, Drs Zamzami dan Kapolsek Peudada, Iptu Zulfikar serta keuchik dan tokoh masyarakat itu.

Diakui Muhammad Arif dalam kurun waktu 40 tahun, banjir ini merupakan musibah  yang paling dahsyat dibandingkan beberapa bulan lalu.

“Banyak sarana yang harus segera dilakukan secara tanggap darurat, mulai jembatan di samping SMAN 1 Peudada, Gampong Blang Bati, lalau jembatan dr Fauziah, di Cot Kruet. Di Samping itu, sarana jalan bakti ABRI, di Cot Kruet, Tanggul Paya Sikameh, normalisasi sawah di utara Paya Sikameh, saluran air Paya Sikameh,” terangnya.

Baca Juga  Tim SAR Gunakan Perahu Karet Evakuasi Korban Banjir di Peudada Bireuen

Disisi lain Muhammad Arif juga merincikan infrastruktur lainnya yang perlu penanganan darurat, mulai jembatan Simpang Raman Mayor Pinto Rimba, jembatan Alue Meuku pinto Rimba, normalisasi longsor di Gampong Ara Bungo.

“Pihak BPBD Bireuen hanya sekedar datang mendata,  tapi perlu ditanggulangi segera, sehingga tidak harus menunggu lama,” harap politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) tersebut.

Banjir yang melanda Peudada kali ini telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat seperti areal persawahan yang mencapai 50 hektar, dan ini juga segara diilakukan normalisasi karena arealnya berlumpur, termasuk saluran irigasi.

“Kalau dilihat di lapangan, infrastruktur yang rusak secara umum mencapai Rp 5 miliar, tanaman masyarakat secara menyeluruh Rp 2 miliar ditambah gagal panen bisa mencapai 2 miliar lebih,” tandasnya.

Komentar

Berita Terbaru