oleh

Walhi Aceh : AMDAL RSU Regional di Bireuen Tidak Sesuai Tata Ruang

PENANEGERI, Bireuen – Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Regional dr Fauziah Bireuen, di Gampong Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen diduga tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Belakangan pembangunan rumah sakit yang akan dibangun di areal seluas 10 hektare itu akan dijadikan sebuah rumah sakit tipe B, rujukan dari Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah da Kabupaten Aceh Tengah  serta beberapa kabupaten lainnya.

Pembangunan RSU Regional dr Fauziah Bireuen tersebut ditetapkan melalui SK Bupati Bireuen No 414 Tahun 2018 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah juga berdasarkan izin prinsip Bupati Bireuen nomor 445/124 pada 6 November 2018.

Sejauh ini, rencana pembangunan sampai pada tahap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dibahas oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA) Provinsi Aceh, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh, Selasa (19/11) kemarin.

“Kendati telah dilakukan penetapan lokasi, izin prinsip oleh Bupati Bireuen, ternyata rencana pembangunan RSU Regional dr Fauziah Bireuen tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah,” kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh, Muhammad Nur, SH melalui rilisnya.

Baca Juga  Puting Beliung Rusak Rumah Warga di Aceh Singkil, Belasan Hektar Lahan Terbakar di Nagan Raya

Dalam Qanun Kabupaten Bireuen No 7 Tahun 2013 tentang RTRW, Tahun 2012 – 2032, Pasal 23 disebutkan, pengembangan prasarana kesehatan rumah sakit umum tipe B, di kawasan perkotaan Matangglumpangdua, dan berada di Gampong Blang Asan.

Sementara di Cot Buket sesuai tata ruang diperuntukan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pengolahan limbah, pertanian lahan basah.

Selain itu, kawasan tersebut merupakan kawasan pertambangan non logam (komoditas Lempung), pengembangan industri kerajinan (gerabah, keramik, batu bata, dan batako), kawasan keamanan negara, sistem jaringan seluler atau tanpa kabel, dan lainnya.

“Jadi secara RTRW Kabupaten Bireuen, alokasi ruang untuk pembangunan rumah sakit tipe B berada di Gampong Blang Asan, bukan di Cot Buket,” tegasnya.

Bahkan temuan ini sudah disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh dalam sidang AMDAL tersebut. Walhi Aceh juga mengkritisi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bireuen, menerbitkan rekomendasi kesesuaian ruang untuk pembangunan RSU Regional dr Fauziah Bireuen.

Dalam rekomendasi BKPRD merujuk pada pasal 78 ayat 3 qanun RTRW kabupaten Bireuen, menyebutkan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang, dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Bireuen.

Baca Juga  Lempar Kaca Bus di Pijay, 3 Remaja Ditangkap

Maka, instansi teknis pelaksana berkewajiban mengkoordinasikannya dengan instansi terkait atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bireuen, selanjutnya mengkonsultasikan dengan DPRK.

Padahal dalam ayat 4 disebutkan Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar dalam peninjauan kembali RTRWK.

“Saat ini proses peninjauan kembali qanun RTRW Kabupaten Bireuen belum selesai  serta tahapan revisi qanun yang melibatkan pihak legislatif. Artinya, pasal 78 ayat 3 bukanlah ketentuan yang menyatakan kesesuaian ruang untuk pembangunan RSU Regional,” ungkapnya.

Tentu ini temuan serius, jika dipaksakan penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan oleh Ketua KPA Provinsi, kemudian menjadi dasar diterbitkan Izin Lingkungan, maka izin lingkungan tersebut cacat hukum. Bagi yang menerbitkan ada sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang penataan ruang.

“Jadi, Walhi Aceh selaku anggota KPA Provinsi Aceh secara tegas menolak AMDAL rencana pembangunan RSU dr Fauziah Bireuen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PP 27 tahun 2012,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta pemerkarsa dalam hal ini, Dinas Kesehatan Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Bireuen agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ruang, Bila dipaksakan akan berhadapan dengan hukum.

Baca Juga  Hingga Dua Pekan, Nelayan Jangka Bireuen yang Tenggelam Belum Ditemukan

Solusi yang bisa dilakukan, tambahya pemerintahan Kabupaten Bireuen segera menyelesaikan proses revisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2032.

Apabila rumah sakit akan dibangun di tanah yang tercemar, maka tanah tersebut harus melalui proses dekontaminasi/pemulihan kembali, sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan.

“Selain itu, dalam dokumen AMDAL juga ditemukan sejumlah kerancuan dan kejanggalan, seperti tidak konsisten terkait kapasitas rumah sakit, belum ada progres pembebasan lahan warga. Lalu porsi tenaga kerja lokal tidak diatur, melakukan kajian diluar batas studi, krisis kajian terkait adat istiadat dan budaya masyarakat,” ungkapnya.

Disamping itu, kejanggalan hasil survey komponen kesehatan masyarakat hanya menggunakan data Bireuen, tidak jelas lembaga pengawasan dalam RKL-RPL.

“Begitu juga dengan data quesioner survey bukan untuk pembangunan RSU Regional dr Fauziah Bireuen, melainkan untuk pembangunan Rumah Sakit Jiwa Aceh, serta sejumlah temuan lainnya,” tandasnya.

Komentar

Berita Terbaru