oleh

WALHI Aceh : Jangan Cederai Skema Perhutanan Sosial (PS)

-Aceh-53 views

PENANEGERI, Banda Aceh – Semangat pemerintah memberikan akses ruang kepada rakyat bukan tanpa alasan. Dimana, landasan pikir utamanya adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis berbasis rakyat.

“Tentu, dimulai dengan akses ruang hutan dan lahan hingga mengurangi ketimbangan produksi yang terus terjadi hingga saat ini,” demikian dikatakan Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur, Selasa (12/2) sore.

Dijelaskan, kasus Aceh Tenggara merupakan contoh yang perlu dijadikan pembelajaran berharga dalam mengurangi  kisruh pengelolaan hutan oleh rakyat, dimana salah satu Anggota WALHI Aceh yang bekerja di Aceh Tenggara telah mempersoalkan buruknya tata proses perizinan hingga pemanfaatan kawasan hutan dengan sengaja merubah fungsi.

“Berdasarkan laporan No 53/ll/2019/Aceh/Res Anggara melaporkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BSKL) Wilayah I Sumatera,” ujarnya.

Tiga alasan pelaporan tersebut adalah yakni Pertama, Penerbitan SK Menteri KLHK No 5784/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 tertanggal 4 September 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Jambur Latong sarat dengan cacat prosedur sebagaimana diatur dalam Permen No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Baca Juga  Pondok Ini Hiasi Objek Wisata Bantayan

“Kedua, ada dugaan verifikasi tidak dilakukan dengan benar sehingga timbul protes disebabkan oleh yang mengajukan usulan Hutan kemasyarakatan (HKM) bukan warga setempat dan Ketiga, lahan yang di berikan oleh KLHK diperjual belikan seluas 3 hektar,” ungkapnya.

WALHI Aceh berharap, KTH Jambur Latong  yang menerima SK perhutanan sosial atas usulan sendiri jangan sampai di cederai dengan merusak fungsi kawasan sebagaimana semangat utama menjaga hutan dan lahan dari kerusakan yang akan terjadi setiap saat.

“Selain itu, WALHI mendukung adanya perbaikan ekonomi warga sekitar dan hutan demi mencapai kesejahteraan warga. Dengan adanya skema perhutanan sosial bencana ekologis dapat diminimalisir sebagai upaya warga,” jelas Nur.

Bencana yang terjadi di Aceh Tenggara maupun di kabupaten lain, lanjutnya, merupakan bukti nyata akibat kesalahan pengelolaan hutan dan lahan yang masih terus terjadi hingga saat ini. Untuk itu, menjadi penting konsistensi warga bersama pemerintah daerah dan KPH Wil VI untuk melakukan pendampingan secar intensif mulai dari penyusunan rencana pengelolaan hingga pengembangan ekonominya.

Baca Juga  Kota Langsa Masuk Nominasi 3 Besar Anugerah AMI ke V Tahun 2019

“Pengawasan dan evaluasi juga harus segera dilakukan terhadap seluruh perizinan Perhutanan sosial yang telah diterbitkan agar kejadian serupa tidak terjadi di daerah lain,” pungkasnya.

Komentar

Berita Terbaru