oleh

WALHI Aceh : Perhutanan Sosial Solusi Berulangnya Banjir Bandang di Aceh Tenggara

-Aceh-84 views

PENANEGERI, Banda Aceh – Penghujung tahun 2018, Aceh Tenggara diwarnai dengan bencana banjir bandang yang terjadi berulang kali. Kondisi ini pun menimbulkan keprihatinan semua pihak. WALHI Aceh mencatat, banjir bandang pertama terjadi, Senin (27/11) lalu melanda sejumlah gampong di 3 kecamatan yaitu, Kecamatan Badar, Ketambe dan Kecamatan Leuser.

Akibatnya, tiga unit rumah hanyut dan 40 lainnya rusak. Tiga hari kemudian, tepatnya, Jumat (30/11) banjir bandang kembali melanda Gampong Natam Baru, Kecamatan Bandar dan Gampong Kayu Metangur, Kecamatan Ketambe yang mengakibatkan belasan rumah rusak dan hanyut. Banjir bandang itu juga menutup akses jalan Aceh Tenggara dengan Sumatera Utara karena jalan tergenang dan tertutup material batu dan pepohonan yang terbawa arus banjir bandang.

Banjir bandang selanjutnya terjadi, Rabu (26/12) yang mana kali ini terjadi di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Semadam. Terakhir, banjir bandang kembali menerjang Gampong Natam Baru, Kecamatan Badar, Minggu (30/12) lalu yang mengakibatkan belasan rumah rusak dan hanyut terbawa air. Ini juga berdampak terhadap akses jalan yang menghubungkan Aceh Tenggara dan Sumatera Utara karena material batu dan kayu gelondongan menutupi jalan.

Baca Juga  Dua Pria Gampong Alue Ngom Diciduk

Menariknya, dari empat kejadian banjir bandang itu, banyaknya material kayu gelondongan yang jika diperhatikan lebih detil kayu-kayu itu terlihat seperti bekas tebangan. Meski beberapa kayu tersebut telah lapuk termakan usia tetapi ujung dan pangkal kayu terlihat bekas potongan dengan menggunakan gergaji mesin (chainsaw).

“Kondisi ini menunjukkan pernyataan WALHI Aceh yang menyebutkan masih terjadi aktivitas illegal loging di kawasan itu benar adanya,” ujar Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur, Selasa (22/1).

Menurut Nur, agar kejadian banjir bandang tidak terus terulang maka penghentian aktifitas illegal loging di kawasan itu harus segera dilakukan dan menindak semua pihak yang terlibat. Selain itu, upaya rehabilitasi dan reboisasi menjadi hal yang mendesak. Selain mendorong upaya penegakan hukum, pendekatan sosial kemasyarakatan juga perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat terdampak.

“Upaya rehabilitasi dan reboisasi hendaknya tidak dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi pelibatan masyarakat setempat juga menjadi penting untuk menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama upaya rehabilitasi dan reboisasi kawasan yang telah rusak,” jelasnya.

Baca Juga  Rumah Warga di Aceh Utara Terbakar, Ini Kronologisnya

Salah satu upaya WALHI Aceh dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemamfaatan hutan secara berkelanjutan adalah mendorong inplementasi perhutanan sosial di Aceh. Perhutanan Sosial adalah upaya legal pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan tanpa merubah fungsi hutan dengan mengedepankan praktek-praktek pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang selama ini masih eksis dan dipertahankan oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan dan kearifan lokal.

Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial memberikan akses legal kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya dan kelestarian sumber daya hutan.

Pemanfaatan hutan yang dimaksud dalam Perhutanan Sosial adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan seperti ekowisata, tata air, keanekaragaman hayati dan penyerapan/penyimpan karbon.

Tentu perlu pendampingan serius dan terus menerus dari berbagai pihak agar pengebalian fungsi kawasan sebagai penyangga kehidupan dapat diwujudkan. Pemberian hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada masyarakat setempat tentu dengan syarat dan ketentuan yang ketat seperti tidak merubah fungsi dan status kawasan hutan, pengelolaan dilakuka secara komunal, serta tidak menanam sawit.

Baca Juga  Didampingi Mualem, Sandiaga Uno Ziarah ke Makam Sultan Malikussaleh

“Oleh karenanya WALHI Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengoptimalkan kinerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Aceh sebagai dinamisator implementasi perhutanan sosial di Aceh. Pokja PPS beranggotakan para pihak yang terkait dan peduli dengan isu perhutanan sosial seperti DLHK, KPH, BPSKL, Akademisi, CSO dan Swasta, bertugas melakukan sosialisasi, pencermatan peta indikatif alokasi perhutanan sosial (PIAPS), fasilitasi dan verifikasi permohonan masyarakat, koordinasi dengan para pihak terkait serta monitoring dan evaluasi,” paparnya.

Optimalisasi kinerja Pokja PPS Aceh, sambungnya, menjadi pekerjaan mendesak yang harus segera di realisasikan oleh Pemerintah Aceh dalam hal ini DLHK Aceh selaku ketua Pokja PPS Aceh.

“Sehingga upaya pelestarian sumber daya hutan dan mitigasi bencana dapat dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak,” tutup Nur.

Komentar

Berita Terbaru