oleh

Warga yang Tak Layak Terima Bantuan PKH Siap Dicoret dari Daftar

-Aceh-4.063 views

PENANEGERI, Aceh Utara – Baru-baru ini muncul berbagai keluhan di kalangan masyarakat terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Keluhan muncul karena sebagian penerima bantuan tersebut bukan orang yang terkategori kurang mampu.

“Bantuan PKH harus sesuai dengan namanya Program Keluarga Harapan. Jangan yang kaya dapat, sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin tidak dapat. Bantuan ini harus disalurkan secara adil agar penerima bantuan benar-benar orang yang membutuhkan,” kata salah seorang warga Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.

Dia berharap pemerintah melalui instansi terkait agar melakukan verifikasi dan validasi ulang data penerima bantuan tersebut, agar tidak terjadi komplain di desa. Diharapkan juga agar masing-masing kepala desa di kecamatan tersebut untuk berani mengambil tindakan tegas terhadap bantuan PKH itu.

Menanggapi hal ini, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Tanah Jambo Aye, Sinta Dewi menjelaskan, pihaknya siap melakukan pencoretan data penerima bantuan PKH jika terbukti penerimanya bukan orang yang kurang mampu.

“Itu akan digraduasi berdasarkan laporan masyarakat nanti. Dikeluarkan orang-orang yang kaya. Karena begini, data awal tidak boleh dipublish ke masyarakat. Ini sudah ada imbauan nantinya data-data penerima akan dipublish secara terang-terangan, nanti bisa dikomplain oleh masyarakat,” kata Sinta saat dikonfirmasi, Jumat (5/7).

Baca Juga  Karyawan Koperasi Dirampok Dua Pria Bersenjata, Uang dan HP Dibawa Kabur

Ia juga mengatakan, menyangkut hal tersebut, saat ini belum ada arahan atau perintah dari dinas untuk dipublikasi dan ditempel data penerima bantuan PKH di dinding Meunasah (surau).

“Untuk solusi sementara, penerima bantuan PKH yang tidak layak dapat dicoret berdasarkan pengaduan masyarakat ke kami. Kita kroscek ke lapangan, apabila ditemukan kebenaran seperti laporan itu akan langsung dikeluarkan (dari daftar),” terang Sinta.

Dirinya menambahkan, sementara menyangkut penambahan dan pengusulan data penerima bantuan PKH, pihaknya tidak memiliki wewenang. Hanya saja memiliki wewenang untuk mencoret data.

“Kalau untuk menaikkan dan mengusulkan data baru, kami tidak memiliki wewenang. Kami hanya wewenang untuk mencoret saja, karena jalurnya di sini kami sebagai pelaksana. Tetapi kalau undangan untuk orang penerima baru dari pemerintah pusat masuk,” jelas Sinta.

Sebagai informasi, penerima bantuan PKH yang terkategori orang mampu, tetapi masih menerima bantuan PKH dan tidak mengundurkan diri dapat dikenakan Undang-Undang Fakir Miskin nomor 13 tahun 2011 pasal 42 dan pasal 43.

Baca Juga  Mahasiswa Jepang Kagumi Peringatan Detik Proklamasi 17 Agustus di Bireuen

Dalam pasal ini bagi setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Komentar

Berita Terbaru