oleh

YARA Laporkan Pengadaan Mobil Dinas Rp 100 Miliar ke KPK

-Aceh-89 views

PENANEGERI, Jakarta – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melaporkan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan 172 unit mobil dinas yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2019 sebesar Rp 100 Miliar.

YARA sebelumnya telah menyurati dan meminta Plt Gubernur Aceh untuk membatalkan pembelian mobil dinas tersebut karena tidak ada kepentingan yang mendesak. Surat itu juga ditembuskan kepada Pimpinan DPR Aceh dan sejumlah kepala dinas.

“Namum sampai saat ini Plt Gubernur Aceh maupun kepala dinas terkait tidak juga membatalkan pembelian mobil dinas tersebut, sehingga kita melaporkan hal ini kepada KPK,” kata Ketua YARA, Safaruddin SH kepada Penanegeri.com, Senin (25/11).

Ia mengatakan, dalam surat sebelumnya, YARA menyampaikan kepada Plt Gubernur Aceh bahwa pengaadaan mobil dinas dalam APBA-P tahun 2019 juga tidak sesuai dengan surat Sekda Aceh Nomor 050/10591 tanggal 25 Juli 2019 tentang Perubahan APBA TA 2019, di mana para SKPA tidak dibenarkan untuk mengusulkan kembali program dan kegiatan yang tidak terlaksana/tertunda pelaksanaannnya.

Baca Juga  Numpang Bus, Gadis Tomboy Asal Bireuen ini Nekat Bertemu Atta Hallintar ke Jakarta

Kemudian tidak dibenarkan penambahan usulan program dan kegiatan baru, tidak dibenarkan menggunakan sisa tender/pengadaan barang/jasa dan tidak diperkenankan melakukan addendum kontrak. Hal ini sebagai penyampaikan keapda Plt Gubernur Aceh bahwa ada penyimpangan terhadap surat Sekda Aceh dalam penggadaan mobil dinas tersebut dalam APBA-P tehun 2019 dan meminta Plt Gubernur Aceh untuk membatalkan pengadaan mobil tersebut.

“Dalam surat Sekda Aceh sangat jelas bahwa tentang perubahan APBA tahun 2019 SKPA tidak dibenarkan untuk mengusulkan kembali program dan kegiatan yang tidak terlaksana/tertunda pelaksanaannnya, tidak dibenarkan penambahan usulan program dan kegiatan baru, tidak dibenarkan menggunakan sisa tender/pengadaan barang/jasa dan tidak diperkenankan melakukan addendum kontrak, namun kemudian muncul berbagai anggaran usulan dalam APBA P dan yang sangat mencolok adalah pengadaan mobil dinas sampai 50M lebih,” jelas Safaruddin.

Dirinya juga menyinggung tentang penundaan pembangunan rumah dhuafa sebanyak 1.100 unit oleh Plt Gubernur Aceh yang dana pembangunannya tersebut berasal dari dana infak masyarakat Aceh di Baitul Mal Aceh dan ini bertolak belakang dengan kepentingan untuk pengadaan mobil dinas yang menghabiskan anggaran lebih Rp 100 Miliar.

Baca Juga  Terkait Pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Ini Tanggapan Ketua Komisi I DPR Aceh

Tindakan pemerintah Aceh ini menurut Safar tidak sesai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik yakni asas kepastian hukum, keberpihakan, kemanfaatan dan kepentingan umum.

“Yang sangat melukai hati masyarakat Aceh lagi adalah untuk pembangunan rumah duafa bagi masyarakat berpendapatan rendah itu di tunda, malah pengadaan mobil mau di belanjakan,” ucapnya.

Harusnya, sambung Safaruddin, Plt Gubernur lebih peka dengan kondisi Aceh yang menjadi salah satu provinsi miskin di Indonesia, dan dalam menjalankan roda pemerintahan untuk memperhatikan asas umum penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik yakni asas kepastian hukum, keberpihakan, kemanfaatan dan kepentingan umum.

Safaruddin SH membuat laporan ke KPK di Jakarta didampingi oleh Humas YARA, Muhammad Dahlan dan Basri. Laporan yang dilengkapi dengan bundelnya itu diterima langsung oleh bagian penerimaan laporan pengaduan masyarakat KPK, Anggi Fitriani Mamonto dengan nomor angenda 2019-11-000145.

Komentar

Berita Terbaru